Categories
Artikel

BEM dan Gerakan Mahasiswa Makassar: Narasi, Jejak, dan Masa Depan

Makassar selalu menggeliat. Di siang hari, suara klakson angkot saling bersahutan di sepanjang jalan A.P. Pettarani, Urip Sumoharjo, Perintis Kemerdekaan, Sultan Alaudin sementara motor-motor berdesakan di depan kampus. Sepanjang hari, warung kopi yang melingkar di sekitar Panakkukang tak pernah sepi, penuh dengan obrolan politik, diskusi skripsi-tesis, hingga rencana aksi.

Ratusan ribu mahasiswa berdomisili Makassar. Bagi kebanyakan mahasiswa perantau, Makassar adalah “ibu kota” kedua. Mereka datang dari Bone, Tana Toraja, Enrekang, Luwu, hingga kepulauan Selayar. Dari Sulbar, Sulteng, Sultra, Gorontalo dan Manado. Adapula dari Timor, Maluku, Maluku Utara, dan Papua serta Kalimantan, bahkan dari Jawa, Bali dan Sumatera. Dengan koper tua dan harapan besar, mereka menapakkan kaki di kampus-kampus besar seperti Unhas, UIN Alauddin, UNM, UMI. Kota ini menampung impian, tapi juga menyalakan perlawanan.

Seorang mahasiswa baru dari kampung tiba-tiba tertegun melihat pemandangan pertamanya: sekelompok mahasiswa berorasi di depan gerbang kampus, spanduk terbentang, polisi berjajar. Ia sadar, di Makassar kuliah bukan hanya soal ruang kelas, melainkan juga ruang jalan.

Makassar bukan sekadar kota pelabuhan. Ia adalah kota perlawanan yang tak pernah tidur.

Sejarah Pergolakan Mahasiswa Makassar

Sejarah gerakan mahasiswa Makassar panjang dan penuh darah. Pada 1960-an, Dewan Mahasiswa Unhas berdiri sebagai wadah resmi. Di ruang-ruang kecil  — kampus lama Baraya, mahasiswa membaca koran Harian Kami, membicarakan Soekarno, PKI, hingga wacana demokrasi terpimpin.

Tahun 1974, gema Malari sampai juga ke Makassar. Mahasiswa turun ke jalan, membawa semangat perlawanan terhadap korupsi dan dominasi asing. Meski tak sebesar Jakarta, Makassar ikut mencatatkan dirinya dalam peta perlawanan nasional.

Rezim Orde Baru kemudian membekukan Dewan Mahasiswa lewat konser Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Tetapi mahasiswa Makassar tak sepenuhnya diam. Meeker bergerilya dalam diskusi kecil, di lorong asrama, pondokan dan warkop kecil depan kampus, menjaga api tetap menyala.

1998 menjadi puncaknya. Dari lapangan berbagai kampus hingga jalan Urip Sumoharjo, Sultan Alauddin, Pettarani menuju Lapangan Karebosi atau Tugu Monumen Mandala, mahasiswa berduyun-duyun menyuarakan Reformasi.  Spanduk bertuliskan Turunkan Soeharto! Berkibar di jalanan. Gas air mata membubarkan kerumunan seperti saat mereka menduduki bandara Sultan Hasanuddin, tapi suara meraka tak bisa dibungkam.

Sejak saat itu, sejarah mencatat: mahasiswa Makassar adalah bagian dari denyut perubahan bangsa.

BEM: Organisasi, Rivalitas, dan Panggung Politik Mini

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sering disebut “republik kecil” di dalam kampus. Ia punya presiden, menteri, kabinet, bahkan oposisi. Di Makassar, pemilihan presiden mahasiswa berlangsung layaknya pemilu mini: poster menempel di dinding kampus, spanduk berkibar di fakultas, tim sukses berkeliling membujuk suara. Mereça punia parati dan koalisi-partai lintas fakultas.

Debat calon presiden mahasiswa biasanya ramai. Satu pihak berjanji membawa gerakan ke jalan, pihak lain mengaku akan fokus pada advokasi kebijakan kampus. Namun, siapa pun yang menang, BEM selalu menjadi panggung politik pertama bagi banyak kawula muda Makassar.

Rivalitas antar-BEM juga kental. BEM universitas dan BEM fakultas sering bersilang kepentingan. Fakultas-fakultas besar ‘merasa berhak’ jadi Presiden BEM. Ada pula “koalisi mahasiswa Makassar” lintas kampus yang muncul ketika isu besar nasional mencuat. Semua ini menjadikan BEM bukan sekadar organisasi, melainkan laboratorium politik yang sesungguhnya.

Watak Keras, Tegas, Kolektif

Makassar punya reputasi: pemimpin mahasiswa di sini dikenal keras, tegas, dan tak gampang tunduk. Mereka belajar memimpin bukan di ruang kuliah, melainkan di jalanan, di tengah terik matahari, di derai hujan gas air mata, di ujung pentungan dan popor senjata.

Orasi di jalan adalah ujian pertama. Seorang pemimpin dianggap sah bukan karena ia menang pemilu BEM, melainkan karena ia berani berdiri di depan barisan, berteriak hingga serak, sementara aparat bertindak kasar dan represif.

Watak ini lahir dari nilai siri’ na pacce. Malu jika diam ketika ada ketidakadilan, dan pedih jika melihat rakyat tertindas. Siri’ membuat mahasiswa berani, pacce membuat mereka solidaritas.

Ada kisah yang sering diceritakan ulang: seorang mahasiswa tetap berdiri berorasi meski kawan-kawannya lari dikejar polisi. “Saya tidak bisa lari,” katanya, “karena siri’ lebih berat daripada rasa takut.” Kisah itu jadi legenda kecil, diwariskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya.

Transformasi Digital: Dari Jalan ke Timeline

Namun, panggung perlawanan kini berubah. Jika dulu mahasiswa berkumpul di lapangan kampus, di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), kini mereka bisa memulai aksi lewat Twitter, Instagram, atau TikTok. Satu unggahan dengan tagar tertentu bisa viral dalam hitungan jam, memobilisasi ribuan mahasiswa.

Jalan raya masih penting, tapi kini ada jalan lain: timeline. Orator berubah menjadi influencer, selebaran berubah menjadi thread panjang, rapat akbar berubah menjadi Zoom meeting.

Tetapi Makassar tetap punya watak khas. Meski digital merasuk, mahasiswa di sini belum rela melepaskan jalanan. Mereka percaya: suara yang lantang di dunia maya harus tetap bergema di aspal panas.

Kritik dan Bayang-bayang Buram

Meski penuh idealisme, mahasiswa Makassar juga tak lepas dari kritik. Di beberapa periode, BEM lebih sibuk mengurus proposal acara dan sponsorship daripada turun ke jalan.

Masyarakat kadang lelah. “Mahasiswa hanya bikin macet,” kata seorang pegawai rendahan saat aksi demonstrasi menutup jalan.

Perempuan juga masih sering dipinggirkan. Meski banyak mahasiswi cerdas, posisi presiden BEM masih didominasi laki-laki. Diskriminasi halus ini terus jadi perbincangan, meski perlahan mulai digugat oleh generasi baru.

Ada pula pragmatisme: sebagian pemimpin mahasiswa menjadikan BEM sebagai batu loncatan ke partai politik. Idealismenya luntur begitu kursi kekuasaan nyata di depan mata.

Menata Masa Depan

Empat — lima tahun ke depan, masa depan BEM Makassar bisa terbagi ke dalam tiga skenario:

  1. Optimis– BEM bangkit dengan reformasi internal. Transparansi keuangan, digitalisasi organisasi, dan kepemimpinan kolektif menjadikan BEM relevan kembali.
  2. Moderat– BEM melebur ke dalam Dewan Koordinasi Mahasiswa lintas fakultas, lebih fokus ke advokasi kampus ketimbang isu nasional.
  3. Pesimis– BEM melemah dan pudar, gerakan mahasiswa berpindah ke NGO, komunitas digital, atau gerakan sosial baru di luar kampus.

Tanda-tanda ketiga skenario itu terus menggeliat. Pertanyaannya hanya: yang mana yang akan menang?

                                         ***

Makassar bukan sekadar kota metropolitan. Ia adalah panggung tempat mahasiswa belajar tentang keberanian, solidaritas, dan keteguhan.

BEM mungkin berubah bentuk, bisa jadi hilang, bisa jadi berevolusi. Tapi semangat mahasiswa Makassar tidak pernah benar-benar hilang.

Seperti ombak di Pantai Losari yang tak pernah berhenti datang menyelinap di antara congkaknya bangunan megah, begitu pula gelombang mahasiswa Makassar : pergi dan datang, reda dan menggema, tetapi selalu ada.

Dan di kota Makassar mereka belajar: perlawanan tidak hanya soal menang atau kalah, melainkan tentang menjaga api agar tetap menyala.

 

Tamalanrea, 3 Oktober 2025

Categories
Artikel

Pupusnya Rumah Pencerahan : Catatan tersisip buat kanda Qasim Mathar

 

Saat dialog Forum Dosen  Sulawesi Selatan  berlangsung di Tribun Timur Makassar,  3 September 2025, kanda Qasim Mathar menanggapi sepinya rumah pencerahan. Cuplikan tulisan ini, sekadar memperkaya wacana pupusnya rumah pencerahan. [Searah pupusnya kaderisasi Partai Politik].

Kampus, dulunya dikenal sebagai cahaya rumah pencerahan, kini pudar kehilangan jiwanya. Dulu, kalo kita melintas di depan kampus Salemba-UI, terpampang  tulisan “Kampus Perjuangan” (Orde Baru). Begitupula di Kampus Trisakti terpajang “Kampus Perjuangan” (Reformasi). Di kampuslah dahulu mahasiswa hadir tak hanya untuk menimba ilmu, tetapi juga menyalakan api keberanian. Mereka datang dari lorong-lorong kota yang sempit dan pengap, dari rumah kost kecil di sisi kampus, dari keluarga papa di pelosok desa.

Mereka tak sekedar belajar demi diri sendiri, tetapi juga demi kaum tertindas yang wajahnya mereka kenal sejak kecil. Namun kini rumah itu semakin asing, sepi dan redup. Biaya pendidikan yang meroket, pembangunan fisik yang rakus lahan, serta orientasi kampus yang makin kapitalistik telah menyingkirkan suara-suara jernih dari mahasiswa pemberani. Suara yang dulu bergemuruh kini menjadi bisikan yang nyaris tak terdengar.

***

Ironinya, mereka yang lahir dan tumbuh dari rahim pencerahan justru kerap dianggap “norak” — kampungan. Ketika menggagas kepedulian untuk kaum tertindas, mereka justru ditertawakan. IPK dan jurnal scopus-nya digeledah. Keberaniannya dianggap berlebihan, sikap kritisnya disebut tidak realistis. Semua itu terjadi karena kampus kini cenderung dikuasai oleh wajah-wajah arogan — para ‘elit akademik’ yang kembali dari perguruan tinggi kapitalis luar negeri, membawa pulang bukan kerendahan hati, melainkan bahasa kuasa yang dingin dan terasing dari denyut kaum papa.

Paulo Freire pernah mengingatkan bahwa pendidikan sejati adalah “praktik kebebasan”, bukan sekadar pengisian bejana kosong dengan pengetahuan yang terputus dari realitas sosial¹. Maka ketika kepedulian mahasiswa kepada kaum papa dianggap norak, sesungguhnya kampus sedang mengkhianati jiwanya sendiri.

***

Namun rumah pencerahan secara historis tak sepenuhnya padam. Ia tidak hanya bernaung di ruang-ruang kuliah, tapi juga hidup di luar kampus. Organisasi ekstra universiter menjadi rumah alternatif, sebuah kawah dialektika yang menjaga bara ketika api di dalam kampus nyaris padam.

Di sekretariat yang sempit, di white board kusam yang penuh coretan, di suasana diskusi panjang yang berujung debat keras, mahasiswa belajar menjadi kader — bukan mahasiswa biasa. HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, PMKRI, LMND, dan banyak lainnya menjadi tempat di mana teori bertemu praksis, dan idealisme menemui ujian sejarah. Kini bergeser di ruang bebas : Warkop non AC atau Kafe sejuk sedikit ‘romantis’.

Frantz Fanon menulis bahwa suara kaum tertindas adalah kekuatan revolusioner yang sejati². Organisasi ekstra universiter menjaga suara itu tetap hidup, menghubungkan mahasiswa dengan denyut kaum papa : petani yang lahannya terampas, buruh yang digilas mesin industri, nelayan yang tercekik kapal besar, dan kelompok miskin kota yang tergusur ke pinggiran.

***

Di sinilah kita melihat paradoks yang menyakitkan. Mahasiswa dulu banyak berasal dari keluarga sederhana: anak petani yang terbiasa ikut ke sawah, anak nelayan yang tahu asin garam laut, atau anak buruh yang menyaksikan ayah ibunya diperas keringat pabrik serta anak PNS rendahan. Mereka merasakan kepedihan itu sejak kecil. Maka ketika mereka turun ke jalan, mengibarkan spanduk, dan berteriak menolak ketidakadilan, suara itu lahir dari luka yang nyata, bukan sekadar retorika.

Berbeda dengan mahasiswa kini, terutama yang lahir dari kelas menengah-atas. Mereka datang ke kampus dengan mobil pribadi, laptop mahal, dan gaya hidup hedonistik. Hidup mereka lebih dekat pada kafe, gadget, dan lomba invoice berlabel internasional daripada pada penderitaan petani atau nelayan.

Inilah paradoks yang merobek wajah rumah pencerahan : ketika mahasiswa dulu merasa bersenyawa dengan rakyat, mahasiswa kini cenderung asing dari derita rakyat. Solidaritas berganti menjadi prestise, perlawanan berganti menjadi kompetisi akademik, dan kepedulian sosial diganti dengan memburu start-up sejak semeter III.

***

Sejarah Indonesia mencatat, organisasi ekstra universiter kerap menjadi garda depan dalam menjaga api pencerahan.

Pada masa Orde Baru, ketika ruang demokrasi di kampus dikekang, organisasi ekstra menjadi benteng terakhir mahasiswa untuk tetap bersuara. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) misalnya, melahirkan banyak intelektual muslim kritis yang berhadapan langsung dengan kekuasaan otoriter. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tetap konsisten membawa suara nasionalisme kerakyatan di tengah tekanan politik. Sementara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI), hingga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengasah kadernya dengan keberanian moral untuk tidak tunduk.

Ketika reformasi 1998 meletus, simpul organisasi ekstra inilah yang menjadi salah satu motor pengerahan massa mahasiswa. Mereka menyatukan suara lintas ideologi, menurunkan sekat politik, dan bersama-sama mendesak tumbangnya rezim otoriter. Tenda-tenda mahasiswa di depan gedung DPR bukan hanya simbol perlawanan, melainkan rumah pencerahan yang hidup—di mana diskusi, solidaritas, dan strategi perlawanan lahir setiap hari.

***

Soe Hok Gie menulis dalam catatan hariannya : “Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan.”³ Kalimat ini kini terasa menggema lebih keras, ketika banyak mahasiswa memilih diam, ketika keberanian dianggap sebagai kesia-siaan, dan ketika organisasi ekstra dianggap sekadar romantisme masa lalu.

Sejarah menuliskan, rumah pencerahan hanya akan hidup bila berpihak. Pertanyaannya kini sederhana namun menentukan: kepada siapa rumah pencerahan ini dipersembahkan?

Apakah untuk segelintir elit yang sibuk menumpuk prestise, gelar, dan citra? Ataukah untuk mereka yang sejak awal menjadi denyut kampus dan organisasi ekstra—anak-anak lorong kota, anank-anak pelosok desa yang datang dengan hati jernih dan tekad lurus demi sebuah kehidupan yang lebih adil?

Jika rumah pencerahan gagal menjawab pertanyaan itu, ia hanya akan menjadi monumen bisu dalam sejarah—tinggal nama, tinggal kenangan, tinggal cerita. Manakala keberanian lahir kembali, bila api itu dibiarkan tumbuh, maka kampus dan organisasi ekstra akan kembali bersinar. Ia akan menjadi cahaya, bukan etalase; rumah keberanian, bukan menara dingin; rahim sejarah, bukan sekadar ruang kuliah.

***

Meski paradoks itu nyata, bukan berarti mahasiswa kini tak punya peluang untuk menghidupkan kembali rumah pencerahan. Hanya style dan jalannya yang berbeda.

Di era digital, keberanian bisa lahir lewat aktivisme daring (digital activism). Media sosial yang sering dipakai untuk narsisme dapat diubah menjadi alat advokasi, ruang penyebaran kesadaran kritis, dan wadah solidaritas lintas kampus serta lintas daerah. Gerakan mahasiswa kini dapat menjangkau lebih luas, menyuarakan isu lingkungan, kesehatan, pendidikan, atau hak-hak buruh dengan kekuatan viralitas yang tak terbayangkan pada era sebelumnya.

Lebih dari itu, mahasiswa kini bisa menjembatani paradoks dengan turun kembali ke rakyat—bukan sekadar dalam bentuk proyek singkat, tetapi dengan membangun kolaborasi jangka panjang bersama komunitas: mendampingi petani, mengajar anak-anak nelayan, membantu advokasi buruh, atau mengorganisir warga miskin kota.

Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pembawa empati. Mereka tidak lagi hanya elit akademik, tetapi kembali menyatu dengan denyut rakyat. Jika jalan ini ditempuh, maka rumah pencerahan akan menemukan wajah barunya: bukan hanya ruang diskusi atau sekretariat organisasi, tetapi juga jejaring digital, komunitas rakyat, dan solidaritas lintas batas.

***

Rumah pencerahan tak sekadar sekadar berdiri di antara gedung-gedung kuliah menjulang congkak, gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) atau sekret organisasi ekstra. Ia sejatinya hidup dalam hati dan keberanian setiap mahasiswa yang berani berkata: “Aku Peduli; Aku berpihak.”

Kini, pilihan ada di tangan mahasiswa. Apakah mereka akan terus berdiam diri dalam kenyamanan kelas menengah, sibuk mengejar indeks prestasi, lomba internasional, dan magang di perusahaan multinasional? Ataukah mereka akan berani menembus sekat, menyapa kembali penderitaan rakyat yang membesarkan negeri ini?

***

Manifestasi moral dari rumah pencerahan sederhana namun keras: “ jangan pernah netral di hadapan ketidakadilan.” Netralitas di hadapan penindasan hanya akan menjadikan mahasiswa ‘boneka’ sistem yang menindas. Sejarah selalu berpihak kepada mereka yang berani melawan arus, meski dicemooh sebagai norak, meski diabaikan oleh elit kampus, meski ditindas oleh kekuasaan.

Rumah pencerahan tidak menuntut semua mahasiswa menjadi pahlawan, tetapi ia menuntut satu hal: keberanian untuk peduli. Dari kepedulian itulah lahir solidaritas, dari solidaritas lahir keberanian, dan dari keberanian lahir perubahan. Banyak aktivis kampus menyebutnya sebagai “ibadah”.

Maka biarlah suara yang hampir tak terdengar itu kembali menggema. Biarlah anak-anak dari lorong-lorong kota, dari desa-desa miskin, dari keluarga nelayan dan buruh, tak lagi merasa asing di kampusnya sendiri. Dan biarlah mahasiswa kini, meski hidup di era digital, tetap memilih bersama mereka.

Kalo tidak, rumah pencerahan akan tergulung di lembar sejarah. Kalo ya, maka rumah itu akan terus hidup—bukan sebagai bangunan, melainkan sebagai cahaya, sebagai keberanian, sebagai api yang tak pernah padam, sebagai “ibadah”.

SEMUA AKAN INDAH PADA WAKTUNYA.

                                                                                                            Tamalanrea, 28-09-2025

Categories
Artikel

Kepongahan Penguasa Indonesia: Sebuah Kesaksian

Sebagai anak yang terlahir di masa Orde Lama (1950-1960an) dan menjadi mahasiswa dan dosen di masa Orde Baru (1970-1990an), kemudian guru besar di masa reformasi (2004-sekarang), tentu merasakan kepongahan penguasa Indonesia. 

Semasa Mahasiswa sempat memimpin beberapa pergerakan/aksi dalam skala beragam, berdampak dipenjarakan atau ditahan beberapa kali dalam waktu relatif lama. Aksi melawan polantas didampingi emak-emak lorong 108, 1979; kisah pengganyangan Cina di Makassar – peristiwa Toko LA, 1980;  Peristiwa 1 Desember, 1980 (DDLK, 2015). Akibatnya, tiga kali ditolak jadi Dosen Unhas.

Semasa menjabat Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan & Alumni Unhas (1998-2001), saat awal reformasi bergulir –mendampingi mahasiswa menumbangkan rezim Orde Baru (98-99 : Kesaksian Seorang Pembantu Rektor, 2018).

Semasa Guru Besar berawal dari 17 dosen dan guru besar reformis (Forum Dosen & Guru Besar Pemerhati Demokrasi) membuat deklarasi menyelamatkan demokrasi Indonesia (2 Februari 2024) terkait penyelenggaran Pemilihan Presiden & Wakil Presiden; menyemangati Pernyataan Keprihatinan 109 Guru Besar dan puluhan Dosen Senior Unhas menolak obok-obok Banggar DPR RI merevisi UU Pilkada (22 Agustus 2024)

Kini, menyaksikan kepongahan baru DPR RI dengan berbagai lagak, menyebabkan terlindasnya Affan Kurniawan, driver ojol dalam Demo besar buruh-masyarakat-mahasiswa untuk membubarkan lembaga DPR RI (25-29 Agustus 2025).

1. Konseptualisasi Kepongahan Kekuasaan

Kepongahan penguasa dapat dipahami sebagai bentuk arrogance of power, yakni sikap superioritas penguasa yang menutup diri dari kritik, memonopoli kebenaran, dan mengutamakan kepentingan elit dibandingkan kepentingan publik.

Konsep ini berakar pada teori Lord Acton yang menyatakan bahwa “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” (Acton, 1887).

Dalam kajian politik, hal ini juga sejalan dengan analisis Mills (1956) tentang power eliteyang mendominasi kebijakan publik melalui jaringan politik, ekonomi, dan militer.

2. Faktor Penyebab

Kepongahan penguasa muncul akibat beberapa faktor utama:

  • Lemahnya sistem check and balance dalam kelembagaan negara (O’Donnell, 1994).

  • Budaya politik patrimonial yang menempatkan kekuasaan sebagai milik pribadi atau keluarga (Weber, 1978).

  • Dominasi elit politik yang cenderung oligarkis (Hadiz & Robison, 2013).

  • Rendahnya partisipasi publik substantif, di mana demokrasi hanya berjalan sebatas prosedural (Aspinall & Mietzner, 2010).

3. Pola Historis di Indonesia
  • Orde Lama (1959–1965): Demokrasi Terpimpin menempatkan Soekarno sebagai pusat kekuasaan politik. Kritik dan oposisi digilas.

  • Orde Baru (1966–1998): Soeharto menjalankan sentralisasi kekuasaan melalui militerisasi dan kontrol partai politik. Kepongahan terlihat pada pembungkaman kritik, dominasi Golkar, dan praktik KKN.

  • Era Reformasi (1998–sekarang): Demokrasi prosedural berjalan, namun kepongahan muncul melalui legislasi tanpa partisipasi publik (UU KPK, Omnibus Law termasuk UU Kesehatan), politik dinasti, dan kriminalisasi kritik.

  • Tingkat Lokal: Kepala daerah sering mempertontonkan pencitraan, kemewahan birokrasi, dan resistensi terhadap suara rakyat. (Kasus Bupati Pati, mantan DPR RI 2 periode)

Ilustrasi Kepongahan Penguasa (BincangMuslimah-min

 

4. Implikasi Kepongahan Penguasa
  • Delegitimasi politik → hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

  • Erosi demokrasi → dari demokrasi substantif menjadi demokrasi prosedural semata.

  • Resistensi sosial → memicu gerakan mahasiswa, masyarakat sipil, hingga perlawanan politik.

  • Distorsi pembangunan → kebijakan lebih berorientasi pada kepentingan elite daripada kebutuhan rakyat.

5. Kerangka Teoritis
  • Teori Elitisme Politik (Mosca, Pareto, Michels): kekuasaan selalu terkonsentrasi pada kelompok elit.

  • Teori Patrimonialisme (Weber): kekuasaan dijalankan seakan milik pribadi/keluarga.

  • Teori Demokrasi Deliberatif (Habermas): kepongahan menghambat ruang publik deliberatif dan melemahkan dialog demokratis.

6. Kesimpulan

Kepongahan penguasa merupakan fenomena yang berulang dalam sejarah politik Indonesia, dengan intensitas berbeda pada tiap rezim. Ia muncul ketika kekuasaan dijalankan tanpa akuntabilitas dan partisipasi publik.

Pencegahannya memerlukan penguatan mekanisme check and balance, supremasi hukum, transparansi, serta revitalisasi masyarakat sipil.

Daftar Pustaka

Acton, J. E. E. D. (1887). Letter to Bishop Mandell Creighton. Historical Essays.

Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2010). Problems of democratization in Indonesia: Elections, institutions, and society. Institute of Southeast Asian Studies.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. Indonesia, (96), 35–57.

Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. MIT Press.

Mills, C. W. (1956). The power elite. Oxford University Press.

Mosca, G. (1939). The ruling class. McGraw-Hill.

O’Donnell, G. (1994). Delegative democracy. Journal of Democracy, 5(1), 55–69.

Pareto, V. (1935). The mind and society. Harcourt, Brace & Company.

Razak, Amran. (2015). Demonstran Dari Lorong Kambing (DDLK), KakiLangit Kencana, Jakarta

Razak, Amran. (2018). 89-99. Catatan Kemahasiswaan Seorang Pembantu Rektor, Pustaka Pranala, Jogyakarta.

Razak, Amran. (2024). Demokrasi Untuk Anak Bangsa : Kritik Tajam Guru Besar dan Dosen UNHAS Peringatkan Jokowi dan Elit Politik, penerbit de la macca.

Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology. University of California Press.

 

Categories
Artikel

BEM Unhas : Adakah ?

Bermula dari kisah gemilang keberhasilan  Pemilu Keluarga Mahasiswa (KEMA) Fakultas Hukum Unhas di-awal Tahun 2024, bisa jadi “takaran” mengawali Pemilu Raya BEM Unhas mendatang.

Pemilu Kema Fakultas Hukum tersebut untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).

Pemilihan ini dilaksanakan secara e-voting di mana mahasiswa Fakultas Hukum Unhas yang termasuk dalam DPT memilih melalui akunnya di Law Information System (LIS) Fakultas Hukum Unhas. Sistem ini sangat akurat dikarenakan PPU telah memvalidasi dengan ketat mahasiswa yang memenuhi syarat  yang dapat mengakses akunnya masing-masing dan hasil perolehan suara dapat diketahui secara real time melalui LIS. Pemilihan berlangsung pada Jumat (19/1) dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00.

Selanjutnya Ketua PPU membacakan BAP Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM serta Perolehan suara Pemilihan Anggota DPM. Persentase suara yang masuk sebanyak 78,89 % dari 1990 Daftar Pemilih Tetap Kema FH Unhas.

Refleksi E-voting

E-voting di tingkat universitas semakin populer, khususnya karena:

  • Efisiensi & akurasi

  • Kemudahan akses bagi pemilih,

  • Rekapitulasi real-time,

  • Integrasi dengan sistem akademik (KTM, SSO).

Tentunya tetap waspada terhadap keamanan, verifikasi identitas yang ketat, dan pengawasan independen agar terpercaya.

Beberapa perguruan tinggi memilih menggunakan E-voting

Universitas Riau (UNRI)

UNRI sukses menggelar Pemilihan Presiden Mahasiswa (BEM) tahun 2024 dengan sistem e-voting. Prosesnya memanfaatkan verifikasi melalui KTM yang terintegrasi dengan sistem Satu Unri, dan dilakukan secara elektronik untuk menjamin transparansi dan akurasi penghitungan suara.Universitas Riau – UNRI Berdampak

Universitas Bengkulu (UNIB)

Ribuan mahasiswa UNIB memilih Presiden & Wakil Presiden Mahasiswa (Presma–Wapresma BEM) secara onlinemelalui situs pemira.unib.ac.id, dengan login menggunakan nama dan password portal akademik. Tersedia juga TPS online di kampus untuk membantu mahasiswa yang memilih di lokasi kampus. Hasilnya direkap dan dipantau melalui posko KPU BEM UNIB.UNIVERSITAS BENGKULU+1

Universitas Negeri Malang (UM)

Tahun 2019, UM mengimplementasikan e-voting untuk Pemira BEM Universitas. Sistem ini dipandu oleh Pusat TIK dan diawasi oleh wakil rektor serta panitia pemilihan, dengan tetap menjaga prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.um.ac.id

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Pada tahun 2019, UMM menjadi universitas pertama di kampusnya yang menggunakan metode e-vote dalam Pemira BEM Universitas. Akses dilakukan via NIM dan Personal Identification Code (PIC), dengan harapan meningkatkan efektifitas dan akurasi perhitungan.https://umm.ac.

Universitas Negeri Padang (UNP) – Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

Pada Pemilu BEM FIP UNP tahun 2025, e-voting digunakan khusus di kampus cabang (misalnya Bukit Tinggi dan Sawahlunto), sebagai solusi kendala jarak antar lokasi.ganto.co

Universitas Esa Unggul – FIKES (Fakultas Ilmu Kesehatan)

Sejak sekitar tahun 2017, FIKES Universitas Esa Unggul telah menerapkan E-voting dalam pemilihan Ketua BEM dan DPMF. Prosedurnya melibatkan verifikasi DPT melalui KTM & KRS, penggunaan token, dan voting di bilik suara digital.

Universitas Diponegoro (UNDIP)

UNDIP telah menggunakan sistem e-voting dalam Pemira BEM Universitas.

Pemungutan suara dilakukan melalui SSO UNDIP (Single Sign On).

Contohnya, Pemilihan Umum Raya (Pemira) Ketua dan Wakil Ketua BEM UNDIP 2024 dilaksanakan via SSO pada 13–15 Desember 2023, meskipun sempat terganggu oleh migrasi server sehingga jadwal sempat berubah manunggal.undip.ac.id.

Untuk mengantisipasi kendala server saat pemungutan suara serentak lewat SSO, panitia membagi jadwal tiap fakultas selama beberapa hari (hingga 6 hari pemilihan) agar sistem tidak down gemakeadilan.com.

Universitas Gadjah Mada (UGM)

UGM juga telah menerapkan sistem pemungutan suara daring (e-voting) untuk Pemilwa (Pemilihan Umum Mahasiswa).

Pada tahun 2020, UGM menggelar Pemilwa secara daring melalui SIMASTER—sistem informasi akademik terintegrasi. Mahasiswa login melalui SIMASTER dan memilih kandidat secara online Universitas Gadjah Mada.

UGM telah menerapkan e-voting pada tingkat universitas, memanfaatkan platform SIMASTER, terutama untuk pelaksanaan Pemilwa 2020.

Universitas Indonesia (UI)

Berdasarkan laporan dari Economica dan Komite Pengawas (KP) Pemira IKM UI, UI memang telah mengimplementasikan sistem E-voting untuk pemilihan BEM Universitas (Pemira UI), sejak tahun 2023.

Pemungutan suara dilakukan secara online lewat e-vote yang diakses melalui SSO UI.

Pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa atau dikenal Pemira Universitas Indonesia  (2025) telah menetapkan pemimpin terpilih.

Pemira menetapkan Agus Setiawan sebagai Ketua BEM dan Bintang Maranatha Utama sebagai Wakil Ketua BEM.

“Agus Setiawan dan Bintang Maranatha Utama yang memperoleh suara 5116 suara resmi ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2025 terpilih.

***

Kini tersisa menunggu “political will” pembina kemahasiswaan dan “political commitment” Rektor terpilih mengikhlaskan adanya BEM UNHAS.

Wallahu a’lam bishawaf  ( والله أعلمُ بالـصـواب )

Categories
Artikel

Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Unhas, 18 Mei 1998

Akhirnya tim Aksi SOLID Unhas berhasil ‘menghasut’ – Taslim Arifin – Ketua Umum Dewan Mahasiswa (DEMA) Unhas 1977-1978 yang “dibekukan” oleh  Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) Sudomo.

Taslim dijemput khusus tim aksi SOLID-Mahasiswa Unhas. Persyaratan jumlah mahasiswa yang diminta Taslim bila diminta berpidato di depan massa mahasiswa Unhas  minimal 5.000 mahasiswa — kini melebihi.

Suasana lapangan basket dan sekitar gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) berkumpul lebih dari 5.000 mahasiswa memakai jaket merah almamater berjubel hingga ke jalan lingkar masuk menuju rektorat Unhas.

Seusai Pidato Kebangsaan dari Taslim Arifin, korlap mengarahkan massa mahasiswa untuk bersiap kembali ke jalan  mengumandangkan reformasi total dan menyeluruh.

Ribuan mahasiswa Unhas berjaket merah menjulur ke arah barat dengan tertib melintasi  separuh jalan Perintis  Kemerdekaan – Urip Sumohardjo – Gunung Bawakaraeng – sudut Karebosi – Jenderal Sudirman, lalu berhenti di Monumen Mandala.

Ini baru Unhas”, sambut masyarakat di sepanjang jalan yang mereka lalui.  “Merah boo” !

Mahasiswa Unhas sepertinya punya ‘SOP’, tak akan ke luar kampus, meninggalkan kampusnya kalau massanya tak terbilang ribuan JAKET MERAH agar mampu memancarkan cahaya merah menyala — menembus pantulan aspal jalanan yang mereka lewati. Simbol Universitas Besar dan Ternama dari belahan timur Indonesia.

Arsunan Arsin, mantan aktivis Korpala dan Dosen FKM-Unhas bercerita dalam bukunya, “Mengalir Melintasi Zaman : Menebar Ide dan Gagasan tanpa Batas”, halaman 126-127 :

Pada aksi pertama (18 Mei 1998), saya membawa mobil Espass (mobil pribadi saya ketika itu pemberian kakak ipar). Begitu antusiasnya, mobil saya penuh dan sesak oleh mahasiswa. Saya menyetir mobil tersebut dann di samping saya duduk Pak Amran Razak (PR III Unhas). Seorang mahasiswa lagi, duduk di depan persis di samping Pak Amran (praktis kami bertiga di bagian depan). Mobil melaju bersama massa yang tumpah ruah di seluruh titik jalan di Kota Makassar

***

DI Jakarta, mahasiswa mulai bergerak menduduki Gedung DPR/MPR RI. Mereka merencanakan bermalam hingga pimpinan Dewan memastikan pengunduran diri Presiden Soeharto.

Pada sore harinya, komponen mahasiswa Jakarta menemui pimpinan Dewan, dan berhasil mendapatkan pernyataan dari Ketua DRP/MPR RI Harmoko, yang menyerukan  pengunduran diri Soeharto. Pernyataan tersebut disambut positif para mahasiswa.

Terjadi faksi di kalangan mahasiswa, pulang dahulu atau tetap tinggal sampai terbukti Soeharto benar-benar mundur sambal  menunggu komponen mahasiswa lainnya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Menduga proses aksi dan tuntutan meraka akan berjalan lancar, setelah seruan dari Harmoko, malah terjadi sedikit kepanikan pada mahasiswa, ketika pada malam harında Jenderal Wiranto (Menhankam dan Pangab) menyatakan bahwa seruan Harmoko tidak konstitusional.

Kepanikan pun menjadi, ketika beberapa saat berikutnya mahasiswa menerima informasi bahwa gedung DPR/MPR RI akan diserbu dan dikosongkan tentara.

Sempat terjadi perbedaan pendapat di antara komponen mahasiswa, antara memutuskan pulan atas tetap bermalam, walaupun akhirnya mereka memutuskan bermalam — apapun terjadi. (*)

Categories
Artikel

Menggugat Kehadiran BEM UNHAS

 WAG “Alumni Unhas” yang beranggotakan 923 alumni, sesekali obrolannya dipenuhi hasrat hadirnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unhas. BEM Unhas yang ‘termakan zaman’- tak diminati ‘generasi strawberry’ (Gen Z), menjadi menarik membahasnya. Apalagi jelang Pemilihan Rektor (Pilrek) Unhas periode 2026-2030, di mana Ketua BEM adalah ex-officio keterwakilan mahasiswa dalam organ Majelis Wali Amanat (MWA)-Unhas.

Transformasi BEM di Era Disrupsi

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan organisasi intra-kampus yang berfungsi sebagai representasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, menjalankan advokasi, serta mengorganisasi kegiatan kemahasiswaan. Namun, dinamika global dan nasional di era disrupsi membawa tantangan baru bagi BEM. Perubahan teknologi, pola komunikasi digital, serta meningkatnya kompleksitas isu sosial, politik, dan ekonomi, menuntut organisasi mahasiswa untuk melakukan reposisi peran.

Era disrupsi tidak hanya menggeser cara mahasiswa menyampaikan aspirasi, tetapi juga memaksa organisasi mahasiswa untuk lebih responsif, adaptif, dan kolaboratif. Di sinilah relevansi diskusi mengenai transformasi BEM di era disrupsi menjadi penting, untuk melihat bagaimana organisasi ini dapat tetap menjadi motor perubahan sosial dan demokrasi kampus.

BEM dalam Konteks Disrupsi

Ciri utama era disrupsi adalah kecepatan perubahan, digitalisasi, dan keterhubungan global. Dalam konteks organisasi mahasiswa, hal ini berimplikasi pada:

a) pergeseran komunikasi dari tatap muka ke medsos;

b) meningkatnya ekspektasi mahasiswa terhadap organisasi yang lebih transparan dan responsif;

c) munculnya tuntutan agar organisasi berbasis data dan riset, bukan hanya retorika;

d) perluasan jejaring kerja dari kampus ke ranah masyarakat, media, hingga level global.

Studi Kasus Adaptasi BEM di Indonesia

(BEM Universitas Indonesia (UI): Advokasi Digital

Pada tahun 2021, BEM UI menggunakan media sosial untuk meluncurkan kritik terhadap pemerintah dengan kampanye “The King of Lip Service”. Aksi ini menun-jukkan bentuk advokasi digital yang efektif, menjangkau publik lebih luas daripada aksi konvensional.

BEM Universitas Gadjah Mada (UGM): Data-Driven Advocacy

BEM UGM menggunakan survei mahasiswa daring terkait isu Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai dasar advokasi. Strategi berbasis data ini memperkuat kredibilitas BEM dalam berdialog dengan rektorat.

BEM Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS): Inovasi Sosial

BEM ITS mengembangkan program pengabdian masyarakat dengan teknologi tepat guna, misalnya smart village tools. Ini memperlihatkan reposisi BEM sebagai laboratorium inovasi sosial, bukan hanya organisasi advokasi.

Himpunan Mahasiswa HI-UNHAS : Melawan di Medsos

Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HI) – UNHAS bersama sejumlah alumninya gencar melakukan protes melalui medsos terhadap sanksi akademis yang dikenakan pada 2 mahasiswa HI (M.Nur Fiqri dan Resky Ameliah). Keduanya dinilai melanggar Ketertiban Kampus pasal 7 ayat 2 dan 8 berdasarkan SK Rektor Unhas No. 052/UN4.1/KEP/2018 tanggal 22 Januari 2018. Protes masif melalui medsos dibumbui demo ratusan mahasiswa di rektorat Unhas menjadi viral.  Walhasil, Rektor Unhas mencabut skorsing 2 mahasiswa HI Unhas, setelah mendapat “terkanan” skala nasional.

Arah Transformasi BEM

Analisis menunjukkan bahwa arah masa depan BEM dapat dirumuskan dalam lima dimensi strategis :

1) Agile and Adaptive Organization artinya BEM berstruktur fleksibel, kolaboratif, dan inovatif;

2) Campus Digital Ecosystemmenjadikan platform digital untuk aspirasi, publikasi, dan partisipasi;

3) Multi-Stakeholder Collaboration  artinya BEM  berjejaring lintas kampus, komunitas, LSM, dan sektor swasta.

4) Inclusive and Data-Driven Leadership artinya model  kepemimpinan BEM berbasis riset, inklusif terhadap gender dan minoritas;

5) Strategic Repositioning dari student body menjadi student think tank dengan peran strategis di kampus dan masyarakat.

Kesimpulan

BEM di era disrupsi tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai lembaga eksekutif mahasiswa yang menjalankan program rutin. Ia dituntut untuk bertransformasi menjadi organisasi modern yang responsif, digital, inklusif, dan kolaboratif.

Studi kasus di beberapa kampus besar  menunjukkan bahwa BEM mampu beradaptasi melalui advokasi digital, kepemimpinan berbasis data, dan inovasi sosial.

Dengan reposisi strategis, BEM berpotensi menjadi student think tank yang mampu berkontribusi pada demokrasi kampus sekaligus mengkritisi kebijakan penguasa di tingkat nasional dan global.

BACAAN:

Burhanuddin, A.I (2025). Generasi Strawberry, kolom DIMENSI, Harian Fajar, 20 Februari.

Fukuyama, F. (2018). Identity: The demand for dignity and the politics of resentment. Farrar, Straus and Giroux.

Himpunan Mahasiswa HI Minta SK Skorsing Dicabut, identitasunhas.com, https:// identitasunhas.com/ himpunan-mahasiswa-hi-minta-sk-skorsing-dicabut/

Nugroho, H. (2020). Organisasi mahasiswa di era digital: Tantangan dan peluang. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 24(2), 115–130. https://doi.org/10.22146/jsp.52017

Pratama, A. (2021, June 28). BEM UI kritik Presiden Jokowi: King of Lip Service. Kompas. https://www. kompas.com/tren/read/2021/06/28/

Rahardjo, M. (2019). Disrupsi dan implikasinya terhadap kepemimpinan organisasi. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 1–15.

Setiawan, D., & Amelia, N. (2022). Digitalisasi gerakan mahasiswa: Studi kasus BEM Universitas Gadjah Mada. Jurnal Politik Indonesia, 7(1), 45–60. https://doi.org/21009/jpi.071.04

Situmorang, J. (2021). Kepemimpinan inklusif di era disrupsi. Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen, 9(2), 77–89.

Junas.com, (2018). Alumni Unhas Jakarta Kecam Kebijakan Skorsing Mahasiswa, https: //www.jurnas. com/artikel/28916/Alumni-Unhas-Jakarta-Kecam-Kebijakan-Skorsing-Mahasiswa/#google_ vignette e, 08/ 02/2018.

Tribunnews.com, BREAKING NEWS (2018): Skorsing Dua Mahasiswa Unhas Dicabut, https://makassar tribunnews.com/ 2018/02/08/breaking-news-skorsing-dua-mahasiswa unhas -decant

 

Categories
Artikel

KELOMPOK REMAJA LIBARA

Tahun 1979.
Lagi semarak berdirinya berbagai organisasi remaja berbasis lingkungan/kelurahan, kampung, lorong, dan berbasis bakat, minat, seni.
Berbarengan bermunculannya kelom- pok remaja masjid hampir semua masjid di berbagai sudut kota Makassar. Kelompok remaja yang pertama, kemudian dikenal sebagai kelompok remaja umum.
Adapun kelompok remaja berba- sis masjid, sesuai namanya disebut kelompok remaja masjid. Ada juga yang mengakronimkannya dengan sebutan Remes.
Fenomena menjamurnya kelompok remaja sejalan berkembangnya kelompok studi di kampus. Gencarnya pemberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) di dalam kampus, mendorong pentolan-pentolan lembaga kemahasiswaan meninggalkan kampus, mendirikan kelompok remaja di luar kampus.
Dalam musayawarah Badan Kerja Sama Antar-Kelompok Remaja (BKSAKR) di Gedung Veteran RI, Makassar, tercatat lebih dari 300-an kelompok remaja umum, ditambah 300-an kelompok remaja masjid, dan beberapa kelompok studi mahasiswa.
Aku dan beberapa teman mendirikan kelompok remaja di lingkungannya, bernama Kelompok Remaja Lingkungan Baraya (Libara). Diambil dari akronim Lingkungan Baraya.
Komposisi pengurus kelompok remaja Libara, cukup kuat strukturnya. Hal ini didukung berdomisilinya beberapa tokoh mahasiswa, fungsionaris kampus Unhas di sekitar kampus Baraya, lokasi beberapa asrama mahasiswa, seperti dua asrama Sidrap—Rijang Panua dan Dua Pitue—dan asrama mahasiswa Mandar.
Aku terpilih sebagai ketua Libara, wakilnya antara lain Ridwan Effendy dan Anwar Toha (alm). Sekumnya Ambotang Asmary.
Ada dua kelompok remaja di lingkungan/Kelurahan Baraya.
Kelompok remaja Libara sebagai kelompok remaja umum, dan kelompok remaja masjid berbasis Masjid Rahmatullah di Jalan Kandea, depan Fakultas Ekonomi Unhas. Ketuanya, Muhdar Tamin Chaeran.
Meskipun kelompok remaja Libara melakukan aktivitas remaja pada umumnya, tetapi terkadang juga fokus pada sentuhan rohani. Kondisi sosiodemografi, status ekonomi penduduk Baraya, mayoritas menekuni sektor informal—pedagang kecil dan sebagian lagi pegawai kecil.
Kebanyakan anak muda dan remajanya hanya berpendidikan SD dan SMP terutama di Kandea III. Oleh sebab itu, wilayah ini termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan sosial yang tinggi.
Lingkungan Baraya terkenal pula sebagai daerah transit ber- bagai komoditas khas seperti tuak. Tak heran, jika kampung ini dikelilingi lontang ballo, kedai tuak.
Di lorongku saja, terdapat dua kedai tuak.
Suasana malam di lorongku, terkadang terlihat ramai berlalu lalang pelanggan kedai tuak.
Begitu pula suasana malam di lorong lain di Jalan Kandea III, bagian belakang lingkungan Baraya.
Pengurus remaja Libara, kemudian mengadakan pencerahan kalbu, ceramah agama. Penceramahnya adalah para dosenku sendiri, seperti Prof. Halide dan Jacob Maricar.
Selain itu, menampilkan pula ustaz beken di Makassar. Pengurus Libara meminjam podium kuliah Fakultas Ekonomi Unhas, meletak- kan di tengah arus lorong, memblok lorong, menghiasi seadanya sekitar panggung. Entah kenapa, setiap ceramah agama di setiap lorong selalu ramai, tidak hanya remaja pendengarnya, malah ke- banyakan orangtua, ibu-ibu lorong.
Ceramah-ceramah itu bagai obat flu, menyadarkan sementara diri mereka.
Di sudut panggung terlihat seorang tukang becak yang berjongkok, terisak kecil tak berkesudahan sejak awal ceramah. Kelihatannya, tukang becak tersebut masih dalam pengaruh tuak, mabuk, mungkin menyesali dirinya, mengutuk kemiskinannya.
Di deretan kursi plastik sewaan yang berjejer di lorong, terlihat para tamu terbanyak ibu- ibu lorong menikmati sentuhan rohani dengan santai dan hikmah.
Jauh dari materi ceramah agama berisi ancaman api neraka, seperti biasa didengarnya di masjid.
***
Ketika aku menginjak tahun kedua (1978-1979) masa kema- hasiswaanku, di rumah kudirikan radio amatir (Radam) Libara menggunakan frekuensi rendah.
Konon Radam itu dapat disimak dari kekuatan lampu yang digunakannya.
Kala itu, radio swasta (Radam resmi) memakai lampu 807, agar lebih kuat jangkauan frekuensinya biasanya memakai lebih dari satu lampu 807.
Radam liar yang sudah beken, cukup memakai satu lampu 807. Radam Libara dirakit teman SMP-ku namanya Amir memakai lampu lebih rendah dari 807, kalau tidak salah lampu 6L6.24
Kehadiran Radam Libara menambah pesona kelompok remaja Libara. Fans Radam Libara cukup melebar terutama remaja putri sampai ke Bontoala, Andalas, Wajo Baru, Malbar seluas jangkauan frekuensinya. Sebenarnya, sejak 1974 saya sering mengunjungi keluarga sebayaku di selatan Kota Makassar, Haeruddin di Jalan Nuri dan Oscar di Jalan Mawar. Keduanya anggota Jaguar Stone.
Mereka memiliki group radio amatir yang cukup beken bernama Jaguar Stone Company, menggunakan gelombang frekuensi 107,53 Mbz, Jalan Hati Gembira No. 2 Ujung Pandang (kini: Makassar).
Jaguar Stone Company, Dari kiri ke kanan: sedang siaran Boy dan Oscar (duduk),Tommy dan aku (berdiri), 1974.
Antena Radam Libara menjulur dari rumah ke rumah me- lintasi atap rumah beberapa tetangga, sepanjang hampir 100 meter terbuat dari kawat kuningan.
Tiang penyanggah berfungsi sebagai menara siar Radam Libara berupa batang bambu agak lurus dan cukup tinggi ditancapkan di tanah, lalu disandarkan antara tembok tetangga dengan tembok pabrik rotan berjarak beberapa rumah ke arah belakang sudut lorong.
Kala itu, televisi sudah ada tapi masih berwarna hitam-putih, tetangga-tetangga lorong masih banyak menggunakan radio transistor atau tape recorder.
Namanya juga Radam liar dengan perangkat seadanya, tak ayal menembus gelombang siaran radio dan mengganggu frekuensi televisi tetangga.
Tentu saja, gerutu tetangga sesekali merebak lantaran sesekali radio atau televisi mereka storing, terganggu oleh frekuensi liar Radam Libara.
Gerutu tetangga tertunda karena anak mereka jadi bagian dari siaran radam Libara. Lagu hits waktu itu Honey… Honey… di- nyanyikan kelompok ABBA.25
Sebenarnya, aku senang lagu Soldier of Fortune dinyanyikan kelompok rock terkemuka Deep Purple, sejak dirilis akhir tahun 1974. Terkadang jika on-air lagu Soldier of Fortune kuudarakan tiga-empat kali dalam sehari … for someone.
I have often told you stories
About the wayI lived the life of a drifted Waiting for the day
When Id take your hand
And sing you songs……………………
Hampir setengah tahun, radam Libara mengudara.
Hingga pada suatu waktu sebagaimana dikisahkan Bolang Saguni, Radam Libara mulai diintai Corps Polisi Militer (CPM)/Garnizun dan ORARI, mereka ingin menggerebek Radam Libara. Pasalnya, ada laporan pengurus Masjid Raya menyebutkan bahwa siaran Radam Libara acap kali mengganggu modulasi amplifier Masjid Raya.
“Siarannya bocor”, tukas salah seorang pengelola Masjid Raya bernada kesal. Entah bagaimana caranya, Bolang bergegas mendahului tim sergap seusai shalat berjamaah di Masjid Raya berusaha menemuiku secepatnya.
Bolang menemukan diriku, lalu dengan nada sedikit tergesa-gesa menjelaskan bahwa tim sergap sudah menuju ke lorong dari Masjid Raya untuk menyita radam Libara.
“Sebaiknya, waspada kalian, segera matikan siaranmu,” desak Bolang. Kami yang berada di studio waktu itu, segera menyingkirkan semua perangkat siaran, lalu meninggalkan kamarku yang sekaligus sebagai ruang studio mini.
Alhamdulillah … selamat.
***
Letak strategis sekretariat kelompok remaja Libara di sisi barat Kampus Unhas Baraya, menyebabkan memiliki potensi be-sar melahirkan kader-kader terbaik.
Alasannya, bila kami menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan remaja, maka narasumber bertaburan.
Pembicaranya kalangan kampus, cendekiawan muda ternama, dan tokoh mahasiswa.
Instrukturnya, fungsionaris terlatih berkelas nasional.
Pesertanya, mahasiswa terpilih dan siswa-siswi di lingkungan Baraya sendiri. Kader-kader pelatihan kepemimpinan Libara kemudian hari menjadi penkolan kalangan muda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) dan provinsi lainnya, ada yang jadi bupati dan wakil bupati, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, pimpinan perguruan tinggi, birokrat pemerintahan, serta pengusaha kaya.
Telorannya antara lain A. Yaqkin dan A. Fashar Padjalangi.
Aku memegang pimpinan Kelompok Remaja Libara sekitar 10 tahun lamanya (1979-1989), dilanjutkan oleh Hamka Halid (1990-1994).
__________________
SUMBER : Demonstran Dari Lorong Kambing, Kakilangit Kencana, Jakarta, 2015, Bagian Kedua : Remaja Dari Lorong Kambing, hal. 52-59
Categories
Artikel

I_AMBANG : MURID SEJATI PROFESOR HALIDE

Sepulang dari kuburan Pa’tene mengantar jenazah almarhumah Nur Indrayati Nur Indar – isteri sohib Dr. Sudirman Saad, numpang di mobil Prado milik pak Dr. Muhammad Idris, MSi (Ketua IKA Unhas Sulbar) didampingi sang isteri Prof.Dr. Kartini Hanafi (Wakil Ketua MWA-Unhas). Entah kenapa, kami percakapkan cukup lama kondisi kesehatan Prof. Halide, sambil ‘membumbui’ profil dosen senior semasa kami – mereka hidup bersahaja, karismatik dan mengayomi.

Kabar meninggalnya Prof. Halide, hanya berselang 3 jam sepulang dari Pekuburan Pa’tene tentu saja mengejutkan. Saya tertinggal berita lantaran kecapekan – tertidur pulas seusai sholat dzuhur. Sontak kaget membaca berita berpulangnya guru dari mahaguru kami Prof. Halide. Kesedihan menggeluti diri saya karena tertinggal mengantar jenazah almarhum.

Almarhum suka memanggil saya sebagai I_Ambang (panggilan akrab khas Makassar bernama Si Amran).

Untuk mengurangi rasa bersalah, saya membaca berulang-ulang sorenya tulisan kuriositas “Mengenang Sisi Akademik Ayahku, Prof Halide” ditulis Prof. Halmar Halide – anak almarhum,  opini HERALD SULSEL, 30 Maret 2025 tersaji pula di wag Dewan Profesor Unhas.

Saya mulai membaca beberapa komentar di wag Dewan Profesor Unhas seperti Rina Masadah, Acha Razak Munir, Iqbal Djawad, Bachtiar Murtala, dan Nasrum. Saya bisa ‘meresapi’ percakapan para professor tersebut. Maklum, sejak kanak-kanak saya mengenal kental perumahan dosen Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran sebagai anak Baraya, tempat bermain seusai sekolah dan masa libur. Saya pun ikut nimbrung …..!

Saya tampilkan buku biografi Demonstran Dari Lorong Kambing (DDLK) – menyertakan tulisan :

“Dari awal buku ini….hingga akhir kisah, tertera nama                                    Prof. Halide.”

Semenit kemudian Prof. Halmar Halide (anak almarhum Prof. Halide) membalasnya, “Salut Kanda, judul buku ta’ itu rada seram.”

Ulama Andalan di Kampung Baraya

Tahun 1979. Lagi semarak berdirinya berbagai organisasi remaja berbasis lingkungan/ kelurahan, kampung, lorong, dan berbasis bakat, minat, seni. Berbarengan bermunculannya kelompok remaja masjid hampir semua masjid di berbagai sudut kota Makassar. Kelompok remaja yang pertama, kemudian dikenal sebagai kelompok remaja umum. Adapun kelompok remaja berbasis masjid, sesuai namanya disebut kelompok remaja masjid.

Fenomena menjamurnya kelompok remaja sejalan berkembangnya kelompok studi di kampus. Gencarnya pemberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) di dalam kampus, mendorong pentolan-pentolan lembaga kemahasiswaan meninggalkan kampus, lalu mendirikan kelompok remaja yang menjamur di luar kampus.

Banyaknya berdomisilinya tokoh mahasiswa, fungsionaris kampus Unhas di sekitar kampus Baraya, lokasi beberapa asrama mahasiswa, seperti dua asrama Sidrap—Rijang Panua dan Dua Pitue – dan asrama mahasiswa Mandar, menguatkan kehadiran kelompok remaja sekitar kampus Baraya.

Ada dua kelompok remaja di lingkungan/Kelurahan Baraya. Kelompok remaja Libara sebagai kelompok remaja umum – ‘urakan’ dimana saya jadi Ketua, dan kelompok remaja masjid berbasis Masjid Rahmatullah di Jalan Kandea, depan Fakultas Ekonomi Unhas. Ketuanya, Muhdar Tamin Chaeran.

Meskipun kelompok remaja Libara melakukan aktivitas remaja pada umumnya, tetapi terkadang juga fokus pada sentuhan rohani.

Kondisi sosiodemografi, status ekonomi penduduk Baraya, mayoritas menekuni sektor informaL – pedagang kecil, penjual buroncong dan sebagian lagi pegawai kecil serta tukang becak .

Kebanyakan anak muda dan remajanya hanya berpendidikan SD dan SMP terutama di Kandea III. Oleh sebab itu, wilayah ini termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan sosial yang tinggi.

Lingkungan Baraya terkenal pula sebagai daerah transit berbagai komoditas khas seperti tuak. Tak heran, jika kampung ini dikelilingi lontang ballo, lapo tuak.

Di lorongku saja, terdapat dua kedai tuak. Suasana malam di lorongku, terkadang terlihat ramai berlalu lalang pelanggan kedai tuak. Begitu pula suasana malam di lorong lain di Jalan Kandea III, bagian belakang lingkungan Baraya. RW III ini juga menjadi basis utama sabung ayam di Makassar, terkadang heboh karena digrebek petugas.

Pengurus remaja Libara, kemudian mengadakan pencerahan kalbu, ceramah agama. Penceramahnya adalah para dosenku sendiri, terutama dan paling sering kami undang adalah Dr. Halide dan Jacob Maricar dan tak perlu dijemput karena jarak kompleks dosen FE-Unhas tak jauh dari lokasi. Dr.Halide memang dedengkot Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pembina IMMIM.

Pengurus Libara meminjam podium kuliah Fakultas Ekonomi Unhas, meletakkan di tengah arus lorong, memblok lorong, menghiasi seadanya sekitar panggung. Entah kenapa, setiap ceramah agama di setiap lorong selalu ramai, tidak hanya remaja pendengarnya, malah kebanyakan orangtua, ibu-ibu lorong. Ceramah-ceramah itu bagai obat flu, menyadarkan sementara diri mereka. Di sudut panggung terlihat seorang tukang becak yang berjongkok, terisak kecil tak berkesudahan sejak awal ceramah. Kelihatannya, tukang becak tersebut masih dalam pengaruh tuak, mabuk, mungkin menyesali dirinya, mengutuk kemiskinannya. Di deretan kursi plastik sewaan yang berjejer di lorong, terlihat para tamu terbanyak ibu-ibu lorong menikmati sentuhan rohani dengan santai dan hikmah. Jauh dari materi ceramah agama berisi ancaman api neraka, seperti biasa didengarnya di masjid.

Pengayom Kelompok Studi Mahasiswa

Pengalaman-pengalaman pahit dalam masa kemahasiswaan telah mengilhami kami untuk membentuk suatu kelompok studi permanen. Dimaksudkan agar kelompok studi tersebut mampu memberi masukan secara mendasar masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita. Keinginan itu semakin mendesak ketika saya untuk ketiga kalinya harus tidur dalam status tahanan rezim Orde Baru.
Ternyata medan yang kami telusuri begitu luas, penuh tantangan walaupun selama ini kami geluti dengan modal heroisme. Bagi kebanyakan anak muda heroisme tak bedanya dengan jagoan pacaran, jagoan indeks prestasi, jagoan membuntuti orang terkenal, jagoan karate, jagoan balapan, jagoan berkelahi, jagoan ceramah, jagoan reference, dan lain-lainnya.

Justru pada detik-detik demikian kami berusaha tampil membela kepentingan rakyat dari forum ilmiah, koridor kampus, kantor universitas hingga ke jalan raya kota tanpa mempertimbangkan risiko fisik dan kemampuan pengetahuan yang sepadan. Bahkan tak jarang kami belum memikirkan secara pasti apa duduk persoalannya telah menyahuti persoalan itu secara emosional. Namun suatu hal yang bisa teraih dalam setiap aksi mahasiswa bahwa kami melangkah dengan hati bening, sebab pada umumnya orang muda menghendaki agar masa depan yang mereka lewati kelak tidak berlumpur, tidak dituding oleh generasi berikutnya.

Jalur-jalur kehidupan yang kami tekuni selama ini membuat kami terpaut hingga tak mungkin lagi menghentikan langkah apalagi mundur. Ewako !

Kesadaran untuk menyatu dengan persoalan-persoalan dasar tersebut berbarengan lajunya proses-proses persoalan dunia yang berlalu tanpa berpaling. Akhirnya, terbentuklah Kelompok Studi Pembangunan (KSP) Universitas Hasanuddin yang kehadirannya disambut oleh rekan-rekan mahasiswa Ekonomi Umum (A) dengan menerimanya sebagai wadah ilmiah formal jurusan Ekonomi Umum. Berbarengan sambutan hangat dosen-dosen Ekonomi yang menyanggupi memberikan input setiap langkah ilmiah KSP.

Dr. Halide bersedia menjadi Dewan Penasehat bersama Dr.Kustiah Kristanto (almh), Basri Hasanuddin, MA, PhD., Dr. Karim Saleh (alm), Drs.Taslim Arifin, MA.

Ketika KSP mengadakan diskusi berseri untuk penerbitan buku Teori dan Kebijakan Ekonomi : Menuju Ke Satu Arah”, Dr. Halide menjadi salah seorang nara-sumber menyajikan topik : Masalah Penduduk dan Konsumsi Pangan.

Sejak mahasiswa kami sudah menerbitkan buku, dan bukan sekadar editor tetapi juga memberi kontribusi pemikiran dalam  bentuk makalah pada setiap diskusi terbuka.

MPM : Cikal bakal Mesjid Kampus

Ada kegelisahan yang berakar dari ketiadaan ruang sholat yang memadai ditengah padatnya perkuliahan di Kampus Baru – Tamalanrea. Setiap jumatan kami menggelar sholat jumat di sepanjang selasar Lantai 2 FIS-1 dan FIS-4. Khotbah pun menjadi langganan Dr.Halide dan sejumlah dosen senior lainnya.

Suatu ketika, kantor Badan Perwakilan Mahasiswa (BPK) Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya (FIISBUD), dimasuki maling dan mengobrak-abrik sejumlah inventaris. Kejadian itu menimbulkan protes keras, apalagi ruangan lembaga kemahasiswaan hanya ditempelkan pada tembok permanen gedung dengan bungkusan tripleks tebal sebagai sekretariat. Kami merasa, ini adalah ‘pelecehan” terhadap lembaga kemahasiswaan. Mahasiswa demo dan meratakan ruangan BPM FIISBUD. Saya sebagai Ketua BPM dijemput hangat dengan deretan motor trail dari Laksusda/Pangkokamtibda Kodam XIV Hasanuddin sebagai ‘langganan’ mereka. Saya mendekam hanya sehari dalam tahanan karena perjoangan DEMA-Unhas.

Di masa Dr.Kustiah Kristanto menjadi Dekan FIISBUD, kami diberi ruangan satu kelas sebagai Mushalla. Inilah cikal bakal berdirinya Mahasiswa Pencinta Mushalla (MPM) yang terus diayomi Dr.Halide dan difasilitasi pimpinan Fakultas. Jejaring MPM adalah Dewan Dakwah Islamyah Indonesia (DDII) dan Mesjid Salman – ITB. Ketika Menteri Daoed Joesoef masuk kampus, Mushalla ini ‘dihilangkan’ jejaknya.

‘Dewa penolong’ – Skripsiku

Skripsiku berjudul “Industrialisasi dan Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (1973-1984)” pun kuajukan. Pembimbing skripsiku: Prof. Basri Hasanuddin, M.A., Ph.D. selaku pembimbing satu dan Prof. Dr. Sam F. Poli selaku pembimbing  2. Keren banget, mahasiswa S-1 “nakal” tapi pembimbingnya profesor.

Saat-saat akhir penulisan skripsiku, ternyata ada hambatan menghadang, pembimbing II-ku dilantik jadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Kedutaan Besar RI, Australia.

Aku menghadapi kesulitan baru, karena harus konsul akhir skripsiku dengan Prof. Sam F. Poli. Alhamdulillah, sebelum Prof. Sam berangkat ke Australia, masih sempat mengoreksi dan mengesahkan skripsiku.

Naskah skripsiku  diantarkan khusus oleh Prof. Halide ke Jakarta, agar bisa dikoreksi dan disahkan Prof. Sam F. Poli di ibukota negara.

S & K berlaku

Suatu hari jelang siang, setahun kemudian. Tepatnya bulan Agustus 1985, saat penerimaan dosen baru Unhas dimulai. Aku berpapasan Pak Nasry (Nur Nasry Noor), di lorong dalam Kantor Pusat/Rektorat Unhas persis ke arah ruangannya. Waktu itu Pak Nasry sebagai PR III bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pak Nasry menyapaku. “Apa kamu bikin mondar-mandir di sini? dan cuma bercokol di Wisma HMI Botlem?

Lebih baik kamu pergi mendaftar di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) di belakang.” Lanjut Pak Nasry membujukku. “Kita memang butuh sarjana-sarjana nonmedis termasuk sarjana ekonomi,” tandas Pak Nasry.

Aku disuruh menghadap Pembantu Dekan II FKM-Unhas untuk mendaftarkan diri sebagai calon dosen FKM Unhas. Bagiku, FKM itu fakultas baru (apalagi memang baru didirikan – 1982), di mana seluruh dosennya dari Fakultas Kedokteran khususnya Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM), mereka umumnya dosen senior.

Seusai menghadap Dekan FKM-Unhas, aku pergi mengambil formulir pendaftaran calon dosen di Bagian Kepegawaian Unhas. Beberapa hari kemudian ujian calon dosen Unhas dilaksanakan di Aula Fakultas Kedokteran.

Sebulan kemudian, hasil tes calon dosen sudah diketahui, siapa-siapa yang lolos tes. Aku sendiri tidak tahu, seandainya dokter Alwy Mappiasse tak menemuiku.

Alwy berkata penuh cemas, “Sebenarnya berat menyampakan kabar ini tetapi sebagai sahabat, saya harus menyampaikannya “.  Namamu tidak tercantum dalam stensilan undangan melengkapi berkas dari 97 orang,” lanjut Alwy dengan wajah lesu berbalut sedih. Alwy pun menganjurkan untuk bergerilya secepatnya, mencari jawaban lain dari kemelut ini.

Malam itu, aku tidur di rumah Alwy di Jalan Pa’jenekang. Kami berdiskusi hingga subuh, apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya? Siapa yang harus dihubungi dalam situasi tak pasti ini?

Seusai shalat subuh dan berdoa cukup panjang dan khusyuk’, aku berusaha menguatkan diri untuk melakoni langkah-langkah yang harus kulakukan.

Langkah pertama; aku lakoni yaitu mengunjungi rumah Pak Nasry di Jalan Gunung Bulusaraung, tidak jauh dari rumah Alwy. Pagi itu aku bergegas berjalan ke arah barat menelusuri Jalan Gunung  Bulusaraung searah Lapangan Karebosi.

Pak Nasry ternyata baru saja pulang berolahraga pagi dari Karebosi, dia sedang membersihkan mobil jip Toyota hartop warna coklat kesayangannya.

Perlahan aku menghampirinya, menyapa dan menyampaikan bahwa namaku tidak tercantum dari sekitar 97 orang yang diminta melengkapi berkas.

Pak Nasry tersentak – segera menghentikan membersihkan mobilnya. Sepintas terlihat keringatnya yang mengucur seusai olahraga dan membersihkan mobilnya kini bertambah karena mendengar penuturanku.

”Kenapa bisa begitu?” Sambut Pak Nasry dengan kening sedikit berkerut tak percaya, sembari mempersilakanku duduk pada kursi di beranda rumahnya.

Pak Nasry tak bisa menyembunyikan rasa kesal lalu bekata: “Inilah saatnya kau demo, membela hakmu,” ujarnya mulai ketus.

Setelah menikmati secangkir kopi panas dan mengadukan nasib pada Pak Nasry, Aku pun pamit. Pak Nasry memintaku agar tetap bersabar dan berdoa. Ia berjanji akan memberikan perhatian khusus dan memperjuangkannya.

Langkah kedua, menemui Prof. Halide. Aku menuju kompleks dosen Fakultas Ekonomi di Jalan Kandea, lalu menemui Prof. Halide. Aku diterima di ruang tamu Prof. Halide.

Aku memulai percakapan menjelaskan bahwa diriku tidak lolos lagi sebagai calon dosen FKM-Unhas, padahal menurut Prof. Halide hasil ujianku cukup baik.

“Kenapa bisa?” Tanggap Prof. Halide.

Prof. Halide pun mengatakan: “Saya sudah menyampaikan ke Pak Rektor bahwa saya bimbing khusus kamu untuk mendalami dan mengajar Ekonomi Kesehatan (health economics) karena itu ilmu baru yang lebih spesifik dalam bidang ilmu ekonomi.”

Setelah mendengarkan penjelasan, Prof. Halide yang menganjurkan aku sebaiknya langsung menghadap Rektor.   “Kalau begitu sisa Rektor yang bisa menolongmu. Kau ke sana saja menghadap dan menjelaskan keinginanmu yang sesungguhnya kenapa mau jadi dosen. Nanti saya telepon beliau.” ujar Prof. Halide sambil meminta diriku sabar dan berdoa.

Harapan mendapatkan dukungan Prof. Halide untuk memproteksi diriku, cukup tinggi. Prof. Halide kunilai memiliki integritas tinggi dan punya kedekatan sohiban dengan Rektor Unhas, Prof. Fachrudin.

Aku pernah mendengar kalau mereka itu “empat serangkai” termasuk Prof. Rahman Rahim, Nur Abdul Rahman. Semasa kecil ngaji bersama di sekitar Jalan Muhammadiyah, Makassar. Tetapi yang pasti, mereka berempat adalah elite HMI di masanya, kuharap keampuhan “hijau-hitam” terjelma. YAKUSA !.

Langkah ketiga; segera kulaksanakan anjuran Prof. Halide menemui Rektor Unhas di rumah dinas — Jalan Kartini, sore hari. Ketika tiba di rumah jabatan, Pak Rektor belum kembali. Aku menunggu hingga malam hari. Malamnya, Rektor Unhas Prof. Fachrudin menerima kedatanganku di taman halaman belakang rumah rektor, dalam suasana yang cukup santai.

Aku kembali menjelaskan persoalanku bahwa namaku tidak tercantum dalam panggilan untuk melengkapi berkas calon dosen muda.

Rektor Fachrudin mencoba membimbing dan mengarahkanku, memberi penjelasan yang cukup gamblang mengenai visi dan misi Unhas ke depan, kebijakan-kebijakan yang akan dia tempuh dalam masa kepemimpinannya. Prof. Fachrudin berharap aku bisa membantunya kelak.

Setelah bercakap cukup lama, rektor pun mengatakan akan menanyakan masalah diriku ke Bagian Kepegawaian, besok pagi di kampus.

Aku pun pamit.

Meskipun sudah ada sedikit kepastian yang melegakan, rasa cemas masih terus menggelayuti hati dan pikiranku. Aku melangkah sedikit tegar meninggalkan kediaman Rektor Unhas, malam itu.

Aku kembali ke lorongku, dengan hati yang sedikit lega. “Mungkinkah, esok masih ada harapan ?”
Besoknya, Prof. Fachruddin mengetahui kalau hasil wawancaraku dari tim Fakultas Ekonomi terdiri atas PD I dan PD II tidak disertakan dalam kelengkapan hasil tes dosen baru Unhas 1985.

Rektor Unhas Prof. Fachruddin meminta diriku untuk segera menghubungi Dekan Fakultas Ekonomi dan Purek I bidang Akademik.

Meskipun aku melamar jadi dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), namun tes wawancara diriku diikutkan di Fakultas Ekonomi karena aku Sarjana Ekonomi. Aku sempat berpikir, “Dengan melamar di FKM, maka aku tak lagi berurusan dengan fakultasku.” Kenyataan berkata lain, aku harus menjalani penghindaran itu.

Aku diterima dengan menulis ‘pernyataan bertaubat’ di atas kertas segel. Pak Rektor bilang ini jaminan saya terhadap mereka yang ‘masih khawatir’ padaku.

Prof. Amran – Prof. Halide

Sebelum berakhir masa jabatan PR III, saya mulai aktif menyelesaikan studi Doktoral di Pasca Sarjana Unhas.  Saya masih harus meneliti dan menulis hasil penelitian sebagai syarat disertasi.

Alhamdulillah, akhirnya bisa menyelesaikan Doktoral setahun kemudian.

Baru dua bulan selesai studi, ijazah pun belum tersentuh, tiba-tiba Prof Halide mencari dan menelponku.

“Amran, kau mau jadi Professor ?”

“Iyye, Prof. Siapa yang tidak mau menjadi Jenderal  penuh”, semangatku.

“Tapi bagaimana caranya, Prof ?

“Temui saya”, pungkasnya.

Ternyata Prof. Halide, Ketua Tim Percepatan Pengusulan Guru-Besar. Tugas tersebut diamanahkan Rektor Radi A.Gany (alm) untuk meningkatkan kualitas jurusan/prodi dengan memiliki lebih banyak guru-besar berkompetensi tinggi.

Prof. Halide, kemudian menyodorkan hasil print lebih seratus Doktor yang berpotensi diusulkan sebagai Guru Besar Unhas. Saya lalu membaca daftar nama-nama Doktor tersebut.

Seketika terkesima dalam urutan pertama tertulis nama Mursalim, PhD. (sisa 30 kum), kedua…..nama saya (sisa 33 kum). Saya mempersiapkan berkas melengkapi pengusulan Guru Besar. Beberapa bulan kemudian, SK Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) diterbitkan Kemendikbud R.I. Kala itu, tunjangan tak jelas – ikhlas. Kini sudah lebih 20 tahun sebagai Profesor.

Selamat jalan, mahaguru sejatiku. Kebersahajaanmu  jadi panutan. !

[BERSAMBUNG]

 

Categories
Artikel

Mencari jejak Prof. Stella: Sang Guru Besar Tsinghua University

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Stella Christie sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Kabinet Merah Putih. Stella mepunya rekam pendidikan mentereng ternyata sangat rajin menulis karya ilmiah. Stella tercatat sebagai Guru Besar di Tsinghua University di China.

Foto: Presiden Prabowo Subianto menyalam Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie usai pelantikan para Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). (Dok. Sekretariat Presiden)
Foto: Presiden Prabowo Subianto menyalam Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie usai pelantikan para Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). (Dok. Sekretariat Presiden)

***

Tsinghua University adalah universitas global dinamis yang terkenal dengan pengajaran dan penelitian berkualitas tinggi, serta semangat komitmen sosialnya. Dengan dedikasi abadi terhadap keunggulan dan inovasi, Tsinghua berkomitmen untuk menginspirasi para pemimpin global masa depan.

Para mahasiswa yang cerdas dan bercita-cita tinggi diajar oleh para ahli terkemuka di bidangnya di fasilitas pengajaran dan penelitian kelas dunia.

Universitas ini merupakan pusat pembelajaran dan penemuan serta membantu membuka jalan bagi penelitian dan inovasi di Tiongkok dan dunia.

Kolaborasi dan keterlibatan internasional merupakan hal mendasar bagi misi universitas. Para pengajar dan mahasiswa yang beragam berasal dari berbagai negara dan memberikan kontribusi penting dalam memecahkan tantangan global.

Tsinghua adalah rumah bagi komunitas yang sangat beragam. Pada tahun 2019, lebih dari 4.000 mahasiswa internasional dari lebih 130 negara terdaftar, termasuk lebih dari 3.200 mahasiswa bergelar dan lebih dari 700 mahasiswa non-gelar.

Di seluruh dunia, lebih dari 30.000 alumni internasional Tsinghua memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan berkelanjutan.

Hubungan internasional kita dibangun atas dasar keyakinan kuat akan kerja sama dan kolaborasi.

Tsinghua bermitra dengan lebih dari 290 universitas dan institut di seluruh dunia dan telah mengadakan lebih dari 100 program pertukaran dan 50 program gelar ganda dengan institusi-institusi terkenal di dunia.

Pada tahun 2019, lebih dari 8.800 sarjana internasional dari 130 negara mengunjungi Tsinghua, lebih dari 200 konferensi internasional diadakan di kampus, dan lebih dari 16.500 mahasiswa dan dosen berangkat ke luar negeri untuk berbagai program.

Keberagaman populasi mahasiswa di Tsinghua tercermin dalam keragaman programnya! 20 sekolah dan 59 departemen mencakup disiplin ilmu sains, teknik, sastra, seni, sejarah, filsafat, ekonomi, manajemen, hukum, pendidikan, dan kedokteran.

Mahasiswa internasional dapat memilih lebih dari 60 program sarjana, 100 program magister, dan 90 program doktoral, di antaranya 21 program magister dan 8 program doktoral disampaikan sepenuhnya dalam bahasa Inggris.

Lebih dari 500 kursus bahasa Inggris tersedia bagi mahasiswa di seluruh universitas.Di Tsinghua University, mendorong setiap mahasiswa untuk merangkul dunia.

Mereka memiliki Pusat Pengembangan Kompetensi Global, Tsinghua mempersiapkan mahasiswanya dengan ‘kompetensi global’ – kemampuan untuk belajar, bekerja, dan hidup bersama orang lain dari latar belakang budaya berbeda untuk memanfaatkan peluang dan tantangan di masa depan.

Tsinghua University memiliki fokus dalam menciptakan program yang memaukan pengembangan kepemimpinan global dengan landasan kuat dalam pemikiran interdisipliner, termasuk program Schwarzman Scholars yang terkenal, program GIX (Global Innovation eXchange), dan program di Tsinghua SIGS (Tsinghua Shenzhen International Graduate School).

Dengan penekanan pada kewirausahaan dan inovasi, platform dalam kampus seperti x-lab, iCenter, dan Future Laboratory membantu mahasiswa memperoleh keterampilan berharga lintas disiplin ilmu.

Kampus Tsinghua merupakan latar belakang yang indah untuk pembelajaran dan penelitian dan “Kehidupan di Tsinghua” lebih dari sekadar ruang kelas. Universitas bangga akan komunitas kampusnya yang dinamis dan kaya, dengan lebih dari 200 asosiasi dan organisasi mahasiswa.

Banyak pakar, inovator, dan pemimpin bisnis internasional datang ke Tsinghua setiap tahun untuk memberikan ceramah dan diskusi terbuka, serta berpartisipasi dalam konferensi internasional.

Mahasiswa internasional di Tsinghua adalah anggota aktif dan berharga dalam komunitas kami serta kehidupan kampus yang kaya.

Belajar di Tsinghua dan tinggal di Beijing, mahasiswa internasional merasakan dinamisme Tiongkok dan kemungkinannya yang tak terbatas. Memahami Tiongkok sangat penting bagi calon pemimpin saat mereka menjadi warga global sejati.

Melalui perjalanan, magang, dan kehidupan sehari-hari di ibu kota Tiongkok yang dinamis, pelajar internasional mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang Tiongkok yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman.

Dengan mengikuti berbagai aktivitas, berbagi makanan, berolahraga, dan menghadiri kelas bersama mahasiswa kelas dunia yang berasal dari setiap provinsi di Tiongkok, mahasiswa internasional belajar bersama para pemimpin masa depan Tiongkok dan mengembangkan persahabatan yang akan bertahan seumur hidup.

Untuk membantu semua orang di komunitas kami merasa seperti di rumah sendiri, Tsinghua memiliki International Students & Scholars Center (ISSC).

Staf ISSC menciptakan lingkungan di mana setiap mahasiswa dan cendekiawan internasional dapat berkembang dengan memastikan bahwa komunitas internasional mendapat dukungan kuat dan terwakili dengan baik di Tsinghua.

Pusat ini merupakan pusat informasi dan sumber daya bagi komunitas internasional, memberikan bantuan dan bimbingan mengenai imigrasi dan visa, tempat tinggal, layanan universitas, kehidupan kampus dan kegiatan budaya.

 

 

 

Categories
Artikel

INDONESIA DI BAWAH SEPATU LARS

Aku merasakan sebagian masa kanak-kanakku juga hidup dalam lingkup keluarga militer. Aku punya keluarga dekat dari garis keturunan ibuku, orang Maros, yang berdomisili tak jauh dari lorongku, di lorong sebelah, 108A.

Di lorong itu, biasa berkumpul tiga bersaudara terbilang kakekku, semuanya tentara.

Ketiga tentara itu, sering kuamati perilaku mereka sebagai prajurit. Tertua bernama Sersan Nadjo, adiknya Sersan Mustain, dan adik bungsunya bernama Sersan Mustakim. Mereka mungkin yang disebut “prajurit pejuang”. Mereka tak sempat bersentuhan dengan “kenikmatan” dwifungi ABRI.

Secara historis, konsep dwifungsi ABRI tidak terlepas dari perkembangan sistem ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia.

Eksistensi ABRI sebagai kekuatan sosial dan politik yang telah melekat sejak kelahirannya itu, secara nyata memang telah diterima oleh rakyat, karena peranannya ketika itu diperlukan bagi kelangsungan sistem kenegaraan dan sistem politik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Peranan ABRI dalam menghadapi situasi-situasi genting, mulai dari perang mempertahankan kemerdekaan hingga penumpasan G30S/ PKI.

Dalam menghadapi situasi-situasi genting itu, ABRI telah memainkan peranannya dalam bidang politik.

Konsep dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai:

“Jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama- sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang Hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”(1)

Berlandaskan pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang Hankam, namun juga non-Hankam.

Sebagai kekuatan Hankam, ABRI  merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pem- bangunan nasional.(2)

ABRI sebagai kekuatan sosial, setidaknya ada dua fungsi yang dimilikinya.

Fungsi tersebut ialah fungsi dinamisator dan fungsi stabilisator. Identitas ABRI sebagai pejuang dan kemanunggalannya dengan rakyat secara otomatis mendorong serta menjadikan ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator(3) dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Sejarah mencatat bahwa ABRI telah membuktikan kedua fungsi tersebut dalam tindakan-tindakan konkret terutama pendekatan teritorialnya.

Pemahaman esensial terhadap dwifungsi ABRI adalah pemahaman kita mengenai profesionalisme militer (ABRI).

Ada dua aliran profesionalisme militer, yaitu profesionalisme lama dan profesionalisme baru.

Profesionalisme lama, berpijak pada keyakinan bahwa militer hanyalah berperan dalam urusan pertahanan dan keamanan (Hankam). Di sisi lain, profesionalisme baru menawarkan sebuah pemahaman baru di mana militer tak hanya berperan dalam bidang Hankam, namun juga non-Hankam.(4)

Konsep profesionalisme baru beranggapan bahwa negara-negara berada dalam keadaan perang semesta.

Perang semesta sendiri dipahami sebagai keadaan di mana negara tidak hanya menghadapi ancaman yang datang dari luar, namun juga dari dalam. Ancaman dari dalam negeri bersumber dari permasalahan sosial dan politik.

Untuk memenangkan perang tersebut, diperlukan sebuah strategi di mana seluruh potensi yang ada dalam sebuah negara bisa dimaksimalkan.

Kunci dari strategi itu adalah bersatu padunya dan interaksi yang dinamis antara keamanan nasional dengan pembangunan nasional, tau tidak terpisahnya dimensi hankam dan non-hankam dalam pengelolaan negara.(5)

Berdasar pada kunci dari strategi tersebut, militer (ABRI) menjadi kelompok yang diyakini mampu mengemban tugas untuk memberikan kemenangan dalam perang semesta karena kecakapannya, baik dalam bidang Hankam maupun non-Hankam.

Ketika kita melihat strategi dari ABRI sendiri, kita akan menemui bahwa mereka menganut konsep pertahanan semesta. Di samping itu, terlihat sangat sesuai dengan konsep dwifungsi ABRI.(6)

Dalam pelaksanaannya, dwifungsi ABRI didasarkan pada beberapa undang-undang yang menjadi landasan legal formal berlakunya konsep tersebut.

Pengaturan dwifungsi ABRI dalam undang-undang sendiri baru dimulai pada era Orde Baru, walaupun sebelumnya beberapa peraturan perundangan telah menyinggung kedudukan ABRI sebagai golongan fungsional.

Pada era Orde Baru, undang-undang yang mengatur dwifungsi ABRI antara lain Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966, yang kemudian disusul oleh UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilih- an Umum dan UU No. 16 Tahun 1969, Ketetapan MPR No. IV/ MPR/1978, UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahaan Keamanan Negara.

Dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal Pancasila dan UUD 1945 yang kuat dan sentosa. (UU No. 16 Tahun 1969).

ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial yang tumbuh dari rakyat bersama rakyat menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara (Tap MPR No. IV/MPR/1978). ABRI berfungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial (UU No. 20 Tahun 1982 Pasal 16).

ABRI sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(UU No. 20 Tahun 1982 Pasal 28 ayat 1). Dalam melaksanakan fungsi tersebut ABRI diarahkan agar secara aktif mampu meningkatkan dan memperkukuh ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan, mengembangkan demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional berdasarkan UUD 1945 dalam segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional (UU No. 20 Tahun 1982 Pasal 28 ayat 2).(7)

Ada beberapa faktor yang mendorong militer maju kepanggung politik, yaitu tidak dewasanya para politisi sipil dalam mengelola negara, adanya ancaman terhadap keamanan nasional, ambisi mempertahankan privilege seperti otonomi dalam merumuskan kebijakan pertahanan, memperoleh, dan menggunakan anggaran pertahanan serta melindungi aset dan akses ekonomi dan tugas sejarah.(8)

Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan dwifungsi ABRI ini salah satunya adalah dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR, maupun DPD tingkat provinsi dan kabupaten.

Perwira yang aktif, sebanyak seperlima dari jumlahnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), di mana mereka bertanggung jawab kepada komandan setempat, sedangkan yang di MPR dan DPR tingkat nasional bertanggung jawab langsung kepada panglima ABRI.

Selain itu, para ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian Golkar serta mengawasi penduduk melalui gerakan teritorial di seluruh daerah dari mulai Jakarta sampai ke dareah-daerah terpencil, dengan gerakan ABRI Masuk Desa (AMD) dan program Manunggal ABRI-Rakyat.

Saat itu, pandangan pihak militer terpecah dalam dua kelompok, meski keduanya tetap menganut sifat antipartai.

Kelompok pertama adalah kelompok berhaluan keras yang ingin mengubah struktur politik dengan sistem dwipartai.

Kelompok kedua adalah kelompok moderat yang cenderung tetap ingin mempertahankan sistem politik saat itu, dan menginginkan perubahan dilaksanakan secara gradual – bertahap dan alami. Perbedaan pandangan ini kemudian dimenangkan oleh kelompok moderat. Alasannya, jika menempuh pembubaran partai dapat menciptakan pandangan bahwa Orda Baru bersifat diktatorisme. Soeharto lebih percaya bahwa perubahan harus dilakukan melalui jalan demokrasi, yaitu melalui Pemilu.

Pandangan demikian kemudian menimbulkan korelasi antara ABRI dan kemunculan beberapa partai politik (Golkar, PPP, dan PDI) sepanjang era Orde Baru. Ketiga partai yang terbentuk ini kemudian mengindikasikan keberhasilan penyederhanaan partai pada Orde Baru (dengan bantuan ABRI atau militer), karena sejak saat itu hingga tahun 1998/1999 hanya PPP, PDI dan Golkar yang mengikuti Pemilihan Umum.

ABRI-BIROKRAT-GOLKAR (ABG)

Keterlibatan ABRI di bidang eksekutif sangat nyata terutama melalui Golkar. Misalnya pada Munas I Golkar di Surabaya (4-9 September 1973), ABRI mampu menempatkan perwira aktif ke dalam Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Selain itu, hampir di seluruh Dati I/provinsi dan Dati II (kabupaten/kota) jabatan Ketua Golkar dipegang oleh ABRI aktif.  Selain itu, terpilihnya Sudharmono sebagai wakil militer pada pucuk pimpinan Golkar di Munas III (20-25 Oktober 1983) untuk periode 1983-1988, juga menandakan bahwa Golkar masih di bawah kendali militer. Bahkan masa itu, setiap pegawai negeri sipil (PNS) punya kartu anggota Golkar. Kekuatan Golkar bersumber dari unsur ABRI- Birokrat-Golkar (ABG).

Selain dalam bidang eksekutif, ABRI dalam bidang politik juga terlibat dalam bidang legislatif.

Meskipun militer bukan kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, mereka tetap memiliki wakil dalam jumlah besar (dalam DPR dan MPR) melalui Fraksi Karya ABRI.

Namun keberadaan ABRI dalam DPR dipandang efektif oleh beberapa pihak dalam rangka mengamankan kebijaksanaan eksekutif dan meminimalisasi kekuatan kontrol DPR terhadap eksekutif.

Efektivitas ini diperoleh dari adanya sinergi antara Fraksi ABRI dan Fraksi Karya Pembangunan dalam proses kerja DPR; serta adanya perangkat aturan kerja DPR yang dalam batas tertentu membatasi peran satu fraksi secara otonom.

Dalam MPR sendiri, ABRI (wakil militer) mengamankan nilai dan kepentingan pemerintah dalam formulasi kebijakan oleh MPR.

Kebijakan dwifungsi ABRI menimbulkan dampak negatif sebagai konsekuensi pelaksanaan dwifungsi ABRI, antara lain berkurangnya jatah kaum sipil di bidang pemerintahan adalah hal yang paling terlihat.

Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Terlihat dari banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari bupati/walikota, gubernur, pejabat eselon I, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang “dikaryakan”.

Selain dibentuk Fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung penyangga keberadaan Golkar sebagai “partai politik” yang berkuasa pada waktu itu.

ABRI berkedok yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya.

Hal ini terjadi karena Soeharto melakukan pendekatan patrimonialisme (9)dalam menjalankan pemerintahannya. Soeharto menempatkan banyak jenderal dalam berbagai posisi strategis dalam pemerintahan.

Soeharto berupaya membentuk pola hubungan yang saling menguntungkan di mana dia ingin menciptakan loyalitas di kalangan elite dalam hal ini ABRI pada dirinya karena dengan posisi strategis tersebut, aspirasi para jenderal khususnya di bidang materi bisa tercukupi dengan lebih mudah.(10)

Dengan demikian, pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto menjadi lebih stabil. Program-program yang diciptakan untuk memulihkan keadaan negara juga berhasil dilakukan dengan efektif.

Dominasi dwifungsi ABRI tersebut, menimbulkan dampak yang buruk. Dampak tersebut antara lain:

(a) Kecenderungan ABRI untuk bertindak represif dan otoriter. Hal ini dapat terjadi karena kebiasaan masyarakat yang terbiasa taat dan patuh kepada ABRI.(11)

Sehingga masyarakat enggan untuk mencari inisiatif dan alternatif karena semua inisiatif dan alternatif harus melalui persetujuan ABRI.

Kalaupun masyarakat telah mengungkapkan inisiatifnya, tak jarang inisiatif tersebut ditolak oleh ABRI yang menjabat sebagai petinggi di wilayahnya masing-masing;

(b) Menjadi alat penguasa, yakni dengan adanya dwifungsi ABRI ini, maka ABRI dengan bebas bergerak untuk menjabat di pemerintahan.

Sehingga untuk mencapai tingkat penguasa tidak mustahil untuk dilakukan oleh seorang ABRI, sehingga dengan mudah ABRI mengatur masyarakat; dan

(c) Tidak berjalannya fungsi kontrol oleh parlemen.

Dampak dari kondisi ini adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, misalnya dalam bentuk korupsi.

Hal tersebut dapat terjadi karena ABRI juga yang bertindak sebagai parlemen sehigga ia tidak ingin repot-repot melakukan kontrol terhadap bawahannya.(11)

DAGELAN POLITIK

Lebih ironis lagi dengan adanya dwifungsi ABRI, praktik- praktik nepotisme makin tumbuh subur di Indonesia.

Tidak jarang keluarga atau rekan terdekat dari anggota ABRI memanfaatkan posisi yang dimiliki untuk kepentingannya masing-masing.

Dengan pengaruh yang dimilikinya mengingat jabatannya, baik di bidang militer maupun politik, anggota ABRI ini berusaha untuk memperluas usaha sanak saudaranya.(13)

Posisi dwifungsi ABRI tak bisa dimungkiri mengekang kegiatan politik masyarakat khususnya yang tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh pemerintah.

Meski di sisi lain, dapat menciptakan stabilitas politik yang mampu mendorong keberhasilan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah.

Hal ini dapat kita lihat dengan kiprah Fraksi ABRI di DPR-RI yang secara tegas memosisikan dirinya sebagai partai pendukung pemerintah.

Jika ditambah dengan suara Golkar, tentu saja setiap kebijakan pemerintah yang dibahas di DPR-RI bisa berjalan mulus. Jadinya, sidang-sidang DPR/MPR tak lebih sebagai “dagelan politik” seakan berusaha menyaingi lawakan Srimulat.

Pleidoi Indro Tjahyono, mahasiswa ITB, Indonesia di Bawah Sepatu Lars, (13) secara gamblang menyatakan bahwa kebobrokan yang terjadi di republik tercinta ini disebabkan oleh terlalu dominannya ABRI dalam pemerintahan.

Adapun Rusli Karim mengemukakan bahwa salah satu sebab lumpuhnya partai politik ialah karena dominannya militer.(14)

Begitu dominannya ABRI dalam sel-sel kehidupan bangsa, sela-sela kampus pun tak luput dari intaian mereka. Hal ini sering membuat Wahab Suneth kesal, lalu ditulisnya bahwa kegiatan- kegiatan bersifat akademis di Kampus Unhas, tak luput dari intaian pihak yang berwajib.

Para intelijen berkeliaran di dalam kampus dan menyusup di forum-forum akademik. Ada intelijen sungguhan, suruhan atau binaan, pencari muka, atau sekadar pencari jalan menguntungkan diri sendiri.(15)

LAKEKOMAE INDONESIAKU ?

Pernah di suatu malam, kami menyelenggarakan studi diskusi berjudul “Indonesia: Mau Ke Mana?” – Lakekomae Indonesia di Sanggar Andi Pangerang Pettarani, Kampus Unhas Baraya. Saat itu hujan deras tiba-tiba menggebrak Kampus Baraya, genangan air danau buatan di depan sanggar meluap setinggi paha.

Peserta diskusi justru membludak tak memenuhi ruang diskusi Sanggar A. P. Petttarani. Sebagian peserta, hanya mendengar diskusi melalui pantulan suara loudspeaker, mengintip dari kisi-kisi kaca jendela menyaksikan jalannya diskusi. Pembicaranya dosen senior Unhas : alm. Prof. Syukur Abdullah (politik), Prof. Halide (ekonomi), dan alm. Ishak Ngeljaratan (budaya). Besoknya, seusai diskusi di Sanggar A.P. Pettarani, ternyata daftar hadir pesertanya sudah berada di tangan Laksusda/Pangkokamtib Kodam XIV Hasanuddin.

Makanya, jika kami membahas tentang peranan militer khususnya dwifungsi ABRI, termasuk mengkaji pleidoi Indro Tjahyono, kami memilih berdiskusi dalam forum tertutup dan terbatas. Itu pun masih bisa jebol.

Dalam kondisi parah, merasa tak aman ketika gerak-gerik kami dibuntuti intel di mana-mana, aku gunakan “jurus kaki”. Patta Nasrah mengingatkanku kembali, bagaimana aku memakai ujung-ujung kakiku sebagai alat tulis, merangkai strategi aksi pada tanah datar yang lembut di pekarangan Sanggar A.P. Petta Rani Kampus Unhas Baraya.(16)

Bahkan menurut Patta, jurus kakiku itu, biasa kugunakan di berbagai tempat dalam situasi tak aman, termasuk menghindari bocornya strategi aksi dari kalangan mahasiswa sendiri.

Setelah merangkai suatu strategi aksi, aku langsung menghapus coretan-coretan di tanah tersebut dengan telapak kakiku bersamaan telapak kaki teman lainnya. Terhapus tak berjejak. —– Amaaan!!!

Ketika meledak peristiwa Tanjung Priok,(17) aku menulis suntai puisi untuk Amir Biki dengan judul yang terinspirasi dari inisialnya “AB”;

Kemaren
ketika balik ke tanahmu sebuah paspor kuberikan

Hari ini
sebuah paspor kutinggalkan di halaman mesjid
jihad fisabilillah (18)

Dalam konteks inilah, kami menolak dwifungsi ABRI. Kami meminta agar “ABRI kembali ke barak” (back to barracks).

Mendesak dilakukannya reformasi di tubuh ABRI/TNI.

#ceritalama

______________________________________

SUMBER :  Amran Razak;  Demonstran Dari Lorong Kambing (DDLK), Kakilangit Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 124-136 (MENOLAK DWIFUNGSI ABRI)

Catatan Kaki :

(1)Soebijono, dkk. Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia, Gadjah Mada University Press, 1997, cet. 8.

(2) Ajeng Dwiyani Khoirunnisa, dkk. Dwifungsi ABRI dalam Sistem Politik Indonesia pada Masa Pemerintahan Soeharto. Diunduh pada 21 September 2013 dari mirfana.wordpress. com/…ifungsi-abri-dalam-sistem.

(3)Integrasi ABRI dan Dwifungsi ABRI. http://sejarahkitasemua.blogspot.com/2011/04/ dwi-fungsi-abri.html, diunduh 19 Oktober 2013.

(4)Profesionalisme TNI dalam Dwi Fungsi (Militer dan Politik), rizkian.wordpress.com/… esionalisme-tni-dalam-dwi. Lihat juga: [Indonesia-L] RPK – Profesionalisme. www.library. ohiou.edu./ou.edu/…ndopubs/1999/12/27/0059.htm., 19 Oktober 2013.

(5)Lihat: Pokok-pokok Perang Gerilya (A.H. Nasution) dan Pokok-pokok Pemikiran ten- tang Perang Semesta (J.S. Prabowo). http://serbasejarah.wordpress.com/2010/08/26/ strategi-perang-semesta/.,diunduh 24 Oktober 2013.

(6)Ajeng Dwiyani Khoirunnisa, dkk. Ibid.

(7)Belakangan terbit UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI, ditegaskan dalam Pasal 6: “Prajurit ABRI mengemban dwifungsi ABRI, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik.”

(8)Kusnanto Anggoro, “Gagasan Militer Mengenai Demokrasi, Masyarakat Madani dan Transisi di Indonesia,” dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (penyunting), Hubungan Sipil Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia (Jakarta: CSIS, 1999). hlm. 10.

(9)Di negara patrimonial, kekuasaan penguasa tergantung pada kapasitas penguasa untuk memenangkan dan mempertahankan kesetiaan elite politik kunci. Patrimonialisme juga dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan yang dilakukan untuk menciptakan sebuah situasi dimana sang pemimpin dapat mengendalikan orang lain dengan menggunakan cara-cara seperti adu domba guna menjunjung tinggi sang penguasa.

(11)Dalam berbagai kesempatan diskusi mahasiswa tentang dwifungsi ABRI, terkadang diselingi anekdot. Salah satu anekdot paling populer adalah kisah dua jenderal memasuki masa pensiun. Jenderal A bertanya pada Jenderal B: “Apa yang engkau persiapkan jika pensiun nanti?” Jenderal B menjawab: “Saya sudah mempersiapkan 2.000 ekor sapi di ranch di desa”, jawabnya bangga. Lalu, giliran Jenderal B bertanya pada Jenderal A; “Apa yang engkau persiapkan jika pensiun nanti?” Jenderal A menjawab: “Saya hanya memelihara dua konglomerat Cina”.

(12)Bahkan “ketakutan” terhadap simbol-kekuatan ABRI, misalnya kantor militer dan polisi. Di Makassar, ada istilah “Kodi”- mi artinya jelek, bakal hancur lu, kalau sudah ditangani aparat Kodim. Kalau ditangkap polisi Sabhara, maka pasti “disambi”, dihajar dahulu, baru ditanya. Alamat kantor militer dan polisi seakan menjadi jalan angker bagi masyarakat untuk melewatinya.

(13)Ajeng Dwiyani Khoirunnisa, dkk., Ibid.

(14)Iswandi. Bisnis Militer Orde Baru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

(15)Sukmadji, Indro Tjahyono. Indonesia di Bawah Sepatu Lars . Bandung: Komite Pembelaan Mahasiswa DM-ITB , 1979. Catatan: sebelumnya, aku sempat membeli kumpulan puisi Prijono Tjiptoheriyanto bersampul mobil panser – barracuda di bursa FE-UI.

(16)Muhammad Rusli Karim. Peranan ABRI dalam Politik. Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.

(17)Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 Septem- ber 1984 di Tanjung Priok, Jakarta yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Setidaknya sembilan orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Pada 1985, sejumlah orang yang terlibat dalam defile tersebut diadili dengan tuduhan melakukan tindakan subversif, lalu pada 2004 sejumlah aparat militer diadili dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia pada peristiwa tersebut. Peristiwa ini berlangsung dengan latar belakang dorongan pemerintah Orde Baru waktu itu agar semua organisasi masyarakat menggunakan asas tunggal Pancasila . Penyebab dari peristiwa ini adalah tindakan perampasan brosur yang mengkritik pemerintah di salah satu masjid di kawasan Tanjung Priok dan penyerangan oleh massa kepada aparat. (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_Tanjung_Priok).

(18)Amran Razak : Kumpulan puisi Sosok Itu, DKM, 1984, produksi kelima Balance Pers Group (BPG) – Unhas.