Jika ada satu tokoh Indonesia yang pantas jadi idola saya, maka nama itu adalah H.M.Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia – dua kali. Saya mengagumi beliau meski tak pernah dekat dan menikmati kebaekanNA.
Jusuf Kalla (JK) sering dipotret sebagai juru damai—sosok yang hadir di tengah kebuntuan politik, letupan konflik komunal, hingga kemelut organisasi. Dari Malino I dan II, penyelesaian konflik Poso dan Ambon serta Aceh, hingga berbagai mediasi berskala nasional dan internasional, citra itu melekat kuat: seorang pengusaha-politisi yang percaya bahwa perdamaian bukan soal teori, melainkan soal keberanian mengambil risiko dan kemampuan membaca emosi manusia.
Namun paradoks muncul ketika sosok yang terbiasa mendamaikan justru tampak sulit berdamai dalam lingkarannya sendiri–‘sekutunya’ sejak awal Orde Baru. Di titik inilah kisah JK menjadi sebuah ironi politik yang layak direnungkan.
Seorang juru damai bekerja dengan tiga modal: kepercayaan, kedekatan, dan ketegasan. Tetapi seorang aktor politik hidup dalam lanskap yang tak pernah steril dari ambisi, kepentingan, dan memori luka. JK adalah bagian dari itu. Ia manusia politik yang bertarung, sekaligus mediator yang menengahi. Ketika peran-peran itu saling bersilangan, konflik internal menjadi tak terelakkan—bukan hanya dengan pihak lain, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Dalam struktur politik Indonesia yang penuh friksi antar-elit, upaya mempertahankan pengaruh sering kali menuntut sikap keras, bahkan ketika pilihan itu justru menjauhkan sosok yang sama dari karakter “pendamai” yang selama ini diagungkan.
Di sinilah paradoksnya: seorang juru damai tidak selalu mendapat ruang untuk berdamai. Politik menuntut posisi, dan posisi sering menafikan kompromi. JK mungkin memahami bahwa perdamaian butuh kelenturan, tetapi politik praktis kerap memaksa ketegangan—antara menjaga warisan dan mengikuti arus baru, antara intuisi kepemimpinan dan kalkulasi organisasi, antara kebutuhan tampil sebagai moral force dan godaan mempertahankan kontrol. Konflik yang kemudian muncul bukan sekadar perselisihan terbuka, melainkan pergulatan identitas: apakah ia mediator, senior yang dihormati, atau pemain yang masih ingin berada di gelanggang?
Namun ironinya tak harus dibaca sebagai kelemahan. Justru dari situ kita belajar bahwa perdamaian adalah seni tingkat tinggi yang sulit diterapkan pada diri sendiri. Menengahi orang lain memerlukan empati dan ketegasan, tetapi berdamai dengan posisi, ambisi, harta dan sejarah pribadi jauh lebih rumit.
JK mengajarkan bahwa tokoh damai pun rentan terseret pusaran kekuasaan dan dinamika kepentingan—sebuah pengingat bahwa manusia, betapapun besarnya reputasi, tetap terikat pada keterbatasan.
Akhirnya, kisah “juru damai yang tak bisa berdamai” bukan sekadar tentang JK. Ia adalah metafora tentang para pemimpin yang terbiasa memadamkan api di luar, tetapi sering menyimpan bara kecil di dalam. Ia juga refleksi tentang politik Indonesia yang menghargai mediasi, tetapi jarang memberi ruang bagi senioritas untuk benar-benar beristirahat dalam kedamaian.
Pada titik tertentu, JK mungkin merindukan kembali perannya sebagai penengah; namun sejarah mengingatkan bahwa bahkan juru damai pun kadang harus berdamai terlebih dahulu dengan dirinya sendiri.
__________________
Refleksi dari tulisan Peter F.Gontha; Jusuf Kalla dan Layaknya Sebuah Nobel Perdamaian dan kemanusiaan. https://www.facebook.com/share/1DFDJjzCrM/
Jusuf Kalla dan Layaknya Sebuah Nobel Perdamaian dan kemanusiaan.
Jika ada satu tokoh Indonesia yang pantas dinobatkan atau menerima Hadiah Nobel Perdamaian, maka nama itu adalah H. Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya mengenal beliau dengan baik—bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi sebagai manusia yang selalu memikul beban perdamaian di mana pun ia berada.
Beliau adalah pribadi yang tidak pernah mencari panggung, tetapi selalu mencari jalan keluar. Beliau tidak pernah mengejar kemenangan sepihak, tetapi selalu memperjuangkan keberuntungan bersama. Di setiap konflik yang beliau masuki, dari Poso hingga Ambon, dari Mindanao hingga berbagai diplomasi senyap yang tak pernah dipublikasikan, Jusuf Kalla hadir dengan satu keyakinan: perdamaian harus memberi tempat bagi semua orang.
Keinginannya untuk menyelesaikan masalah bukan didasari ambisi politik, tetapi panggilan nurani. Beliau adalah sosok yang percaya bahwa konflik tidak boleh dibiarkan menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Di meja perundingan, beliau selalu mencari titik temu, bukan titik menang. Dan justru karena itu, pihak-pihak yang berseteru bisa mendengar, bisa percaya, dan akhirnya bisa berdamai.
Hari ini, di saat dunia kembali dilanda konflik besar, termasuk di Timur Tengah, kita melihat bahwa sosok dengan kualitas seperti Jusuf Kalla sangat langka. Bila beliau diberi kesempatan untuk menjadi mediator di Timur Tengah—dan beliau memang memiliki kapasitas itu—maka itu bukan hanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, tetapi juga kontribusi nyata Indonesia bagi dunia.
Dalam kacamata saya, apabila Nobel Perdamaian ingin tetap bermakna, maka ia harus diberikan kepada tokoh yang telah mengabdikan hidupnya untuk mendamaikan sesama manusia, bukan untuk kepentingannya sendiri. Tokoh itu adalah Jusuf Kalla.
Dan jika dunia membutuhkan seorang Sekretaris Jenderal PBB yang mampu berbicara dengan hati, menengahi dengan kepala dingin, dan bertindak tanpa agenda tersembunyi, maka figur itu juga adalah beliau.
Inilah saatnya bangsa Indonesia berdiri bangga, karena kita memiliki seorang pemimpin yang rekam jejaknya diakui dunia, dan hatinya tetap berpihak pada perdamaian.
Perannya sebagai ketua PMI jelas, ACEH!!