Author: Amran Razak

LAKEKOMAE JKN/BPJS KESEHATAN ?

Oleh :   Amran Razak

[Guru Besar Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan , FKM-Unhas]

Ada beberapa faktor determinan asuransi kesehatan (askes) sosial di banyak negara termasuk Indonesia, bisa diamati dari besarnya kelompok penduduk ‘kurang mampu’; masyarakat sehat menilai iuran sangat mahal, kesiapan fasilitas kesehatan merespon permintaan yang meningkat; kemampuan manajemen institusi pengelola; dan rasa solidaritas. Selain itu, dukungan politik; kepatuhan peserta; kesinambungan keuangan; dan integrasi jamkesda/askes sosial lainnya.
Salah satu akar masalah dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional/Badan Pengelola Jaminan Sosial (JKN/BPJS) Kesehatan adalah terjadinya ‘bleeding’, ‘mismatch’ alias ‘ketekoran’ lantaran penarikan iuran lebih kecil dibanding pengeluaran berupa tarif dan tingkat utilisasi sehingga mengalami defisit. Tekor karena iuran yang berlaku tak sesuai hasil perhitungan aktuaris. Kategori tekor mulai iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI), mandiri kelas 3 dan kelas 2, tekor setengah hitungan aktuaris premi perbulan.
Hanya iuran peserta mandiri kelas 1 yang ‘match’ atau sesuai hitungan aktuaria Rp 80.000 per orang per bulan.
Gejala lainnya adalah “adverse selection” dimana peserta bergabung hanya pada saat sakit, dan lemahnya pengendalian rujukan pasien, serta potensi “fraud” (kecurangan) oleh pemberi layanan yang berindikasi over utilization (overconsume).
Rumah sakit swasta yang semula “ogah” menerima peserta BPJS, kini “getol”. Ada apa ???
Kendala lain, cenderung semakin membengkaknya biaya pelayanan kesehatan terutama beban biaya penyakit katastropik. Begitu pula, belum optimalnya upaya pelayanan primer sebagai “gatekeeper” menunjang sustainabilitas JKN.
Di beberapa daerah, proses integrasi jamkesda ke BPJS kesehatan merupakan masalah tersendiri. Salah satu alasannya, memenuhi janji kesehatan gratis.
Selain itu secara makro ekonomi, penopang utama dana JKN/BPJS yang bersumber dari RAPBN 2017 yang memiliki nilai Rp. 2.070,5 trilyun, dengan penerimaannya adalah Rp. 1.737,6 trilyun, mengalami defisit sebesar Rp. 332,8 trilyun atau 2,41% dari PDB.

***

Penduduk Sulsel yang belum memiliki jaminan kesehatan diperkirakan sebanyak 3.098.454 jiwa (32, 78 %). Di Sumut, masih 60 % wilayah yang sudah tercover JKN-KIS, dari jumlah penduduk di wilayah provinsi Sumut 14 juta lebih, yang sudah jadi peserta baru 8.470.000 orang. Sebanyak 11 juta penduduk Jateng dan DIY belum terdaftar BPJS kesehatan.
Gambaran tersebut, menimbulkan kegelisahan bahwa sekitar ‘sepertiga’ penduduk Indonesia masih tercecer dalam skenario peserta JKN menyambut tahun Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) 2019, dimana semua penduduk sudah memiliki jaminan kesehatan. Jika rakyat ‘terabaikan’ artinya mereka bisa ‘terhempas’. Mereka menunggu hadirnya nawacita – ibarat sandiwara “Menunggu Godot” (Waiting for Godot) ?
Maka ‘naiflah’ kiranya, bila ada pemerintah kota yang ingin mengalihkan APBD 2017 atau mengurangi premi BPJS untuk membangun rumah sakit.
Setidaknya dua kabupaten di Sulsel (Sidrap dan Gowa), memberlakukan KTP sebagai ‘kartu berobat’ bagi masyarakat yang belum tersentuh BPJS Kesehatan.
Masyarakat yang merasa terabaikan, tentu menyukai ‘pendekatan’ tersebut. Tak heran jika “BPJS ditolak-digugat-dijudicial review karena disinyalir tak bisa menyerap residu JKN.

***

Ditengah keterpurukan JKN/BPJS Kesehatan, tersaji beberapa solusi antara lain :
menutupi mismatch dengan suntikan dana besar, yang sebenarnya sudah diprediksi sejak awal Rp. 6,8 T sama banyaknya APBD Sulsel. Menyesuaikan iuran segmen non PBI seperti hasil hitungan aktuaria. Menciptakan skenario baru (bisa di luar BPJS ?) berupa paket khusus penderita penyakit katastropik bagi orang kaya.

Perbaikan esensial pengelolaan BPJS Kesehatan melalui kesinambungan keuangan; mengendalikan biaya tinggi pelayanan kesehatan; dan pemantapan keadilan (inequity) akses dan kualitas layanan kesehatan antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Sustainabilitas JKN melalui pelayanan primer sebagai “gatekeeper” dengan penekanan pada upaya-upaya promotif dan preventif.
Sistem askes sosial seperti JKN/BPJS Kesehatan diperlukan, namun bisakah berlanjut tanpa suntikan dana trilyunan dari APBN ??? Lakekomae (mau ke mana) BPJS Kesehatan ???

______________________

Artikel ini pernah dimuat Tribun Timur (OPINI),   Rabu , 9 November 2016

Judul Buku : Demonstran Dari Lorong Kambing

Karya : Amran Razak

Penerbit : Kakilangit Kencana

Cetakan : Pertama, 2015

Jumlah Halaman : 285

ISBN : 976-602-8556-48-4

Amran Razak adalah legenda, juga sebuah fenomena… Nama beliau sudah lama saya kenal “sepak terjang”-nya sebagai mantan aktivis mahasiswa yang juga demonstran paling militan pada zamannya sejak pertama kali memasuki jenjang perkuliahan di Universitas Hasanuddin tahun 1989. Lelaki kelahiran Makassar 2 Januari 1957 itu memang dikenal sebagai penentang rezim Orde Baru, mantan aktivis Pers & Pergerakan Mahasiswa, juga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan kerap menghuni sel tahanan sebagai bagian dari resiko perjuangannya.

Pertemuan pertama kali saya dengan beliau, sepanjang yang saya ingat adalah ketika saya baru mulai aktif di Penerbitan Kampus Identitas sekitar awal tahun 1991. “Kak Amran” begitu kami memanggilnya yang juga adalah senior di penerbitan kampus ‘Identitas” mampir ke ruang redaksi dengan gayanya yang khas : ramah, selalu tersenyum dan humoris. Penampilannya sederhana, santai dan casual. Seingat saya, mantan redaksi “Identitas” tahun 1977 tersebut mengenakan kemeja lengan pendek berwarna cerah dan celana Jeans. Beliau yang saat itu sudah menjadi dosen di Unhas mengajak kami bercanda, berdiskusi tentang banyak hal. Akrab. Membumi. Tak berjarak.

Lama tak jumpa, pertemuan saya dan Kak Amran terjadi kembali saat reuni nasional dan Halal Bi Halal IKA Unhas yang dilaksanakan tahun lalu di Ancol. Beliau menyapa saya duluan dan kami saling bertukar kabar. Gaya beliau masih nampak seperti pertama kali kami berjumpa nun 20 tahun silam: santai, sederhana dan kasual. Hanya terlihat lebih banyak helai rambut uban di kepala mantan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya (Fisbud) periode 1979-1980 yang sekarang menjabat sebagai staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan  ini ,namun binar matanya masih tetap menyala-nyala. Bersemangat. Seperti dulu. Sampai kemudian, kami saling bercakap kembali di Facebook serta membahas buku terbaru beliau berjudul “Demonstran Dari Lorong Kambing” (DDLR). Kak Amran yang juga adalah Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas lalu berjanji mengirimkan segera buku itu untuk saya. Kemarin siang (4/2) buku tersebut tiba di rumah dan pulang dari kantor, saya langsung “melahap”-nya hingga tuntas, bahkan hingga melewati pucuk malam 🙂

Buku ini memang sangat menarik dibaca. Sebagai mantan reporter penerbitan kampus, kak Amran berhasil mengolah rangkaian kata demi kata dengan sangat memikat, runtut, mengalir lancar hingga pembaca terbuai dan tahu-tahu sudah sampai di halaman terakhir. Buku DDLR terbagi atas 13 Bab masing-masing : “Bangkitnya si Anak Lorong Kambing”,  “Remaja Lorong Kambing”,  “Anak HMI”, “Pers Nakal:Anti Order Baru”,””Era NKK/BKK”, “”Peristiwa Toko La”, “Pasca Perisitiwa Toko La”, “Sarjana Lorong Kambing”, “Bunda Terkasih”, “Berbasis Kelompok Studi”, “Kampus Baru Tamalanrea, Mushalla, Latoa Institute”, “Penyerbuan Kampus Baraya” dan “CPNS”.

Buku ini memang menjadi manifestasi autobiografi penulisnya, diawali kisah kelahiran prematur seorang bayi laki-laki pada Januari 1957 cucu dari seorang sosok pemberani dan sakti dari Maros I Mangutung Daeng Garra.  Dialah Amran Razak, anak seorang pegawai douane (beacukai). Amran kecil tumbuh dan besar di Lorong 108–sebuah lorong kambing di jalan Mesjid Raya, lingkungan Baraya, tak jauh dari kampus lama Universitas Hasanuddin Makassar. Saya sangat terkesan pada kemampuan daya ingat Kak Amran menceritakan masa kecilnya yang mengagumkan & penuh warna di Lorong Kambing secara terperinci.

Diceritakan Amran kecil adalah sosok yang aktif, dinamis, lincah dan seringkali bermain bersama kawan-kawannya disekitar kawasan kampus lama Universitas Hasanuddin (Unhas) Baraya. Disana, ia membangun impiannya untuk kuliah di Universitas tersebut kelak–tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi dari sang ayah dulu. Saya sempat tertawa membaca pengalaman masa kecil beliau menonton pertandingan sepakbola di stadion Mattoangin tanpa membeli tiket dengan memanjat dinding stadion. Kalau ketahuan bisa kena pentung petugas keamanan stadion.

Memasuki bab berikutnya, kisah sang demonstran fenomenal ini tetap tak kehilangan ritme pesonanya. Bahkan terasa semakin membetot perhatian dengan “tensi” cerita yang kian meningkat dan makin bikin penasaran. Amran yang sempat melewatkan sebagian besar masa remajanya di Ternate kian terlihat “badung”-nya karena suka kebut-kebutan di jalan raya bahkan ia mendapat julukan khusus”Anak Makassar Kepala Angin”. Kenakalan “si kepala angin” ini perlahan surut menjelang masa lulus SMA hingga akhirnya,Ketua Kelompok Remaja Baraya, Libara (1979-1989) ini berhasil lulus di Fakultas Ekonomi Unhas tahun 1976. Pada September 1977, kak Amran untuk pertama kalinya menjadi Tahanan Poltabes Makassar karena dianggap melanggar lalulintas. Puluhan orang dari komunitas 2 lorong (108 & 108A) –terutama ibu-ibu serta remaja putri–berbondong-bondong datang mendesak agar “sang anak lorong” itu dilepaskan.

Tak lama kemudian, kak Amran dibawa ke tahanan Poltabes Makassar di jalan Balaikota. Penangkapan ini kemudian diprotes keras oleh Dewan Mahasiswa (Dema) Unhas. Dua orang perwakilan Dema Unhas, Zohra.A.Baso dan Asmawi Syam sempat berdebat dengan Kapoltabes mendesak agar kak Amran dibebaskan. Perlakuan kekerasan yang dialaminya saat ditahan terekspos secara luas ketika Ketua Bidang Extern Dema Unhas, Atja Razak Thaha membuat pernyataan tertulis ke berbagai pihak dan pers.

Perhatian saya semakin terpikat pada kisah bergabungnya kak Amran ke Surat Kabar Kampus (SKK)”Identitas” dengan cara yang unik.Berdasarkan kisah kak M.Dahlan Abubakar yang dikutip pada halaman 86, proses penerimaan beliau ketika memprotes plagiasi juara lomba karikatur SKK “Identitas”justru menjadi momen bersejarah karena tulisan protes yang diajukan Pendiri Serikat Penyair Kampus (SPK) tersebut mendapatkan apresiasi luar biasa. “Boleh juga anak ini, tulisannya bagus,”demikian tulis kak Dahlan dalam catatannya. Dan demikianlah kak Amran menjadi kru penerbitan kampus tertua di Indonesia Timur itu dengan cara tak biasa. Jika kru lain direkrut dengan cara pendidikan dan latihan kilat di beberapa tempat, maka kak Amran jadi redaksi Identitas melalui proses rekrutmen khusus 🙂 Ternyata tidak hanya aktif di SKK “Identitas” kak Amran juga aktif mengelola sejumlah bulletin mahasiswa “Balance Pers Grup” (BPG),pada halaman 91 beliau menulis:

Kerja di pers membutuhkan suasana bebas,merdeka. Suasana itu mahal untuk diperoleh. Aku merasa tak begitu bebas, merdeka untuk bergerak di lingkup Identitas, meski media tersebut sangat strategis di kampus bahkan beredar pula di seantero kampus perguruan tinggi Indonesia. Pemimpin redaksinya ex officio pula sebagai Kepala Humas Unhas, bahkan biaya penerbitannya memakai dana rektorat. Tak pelak lagi, jika Pemimpin Redaksinya menghadapi situasi sulit dalam kebijakan redaksi tentang pemberitaan, kadang menangkis; “Ini koran rektorat bung, makanya jadi terompet rektor”. Merasa terkungkung, tak bebas,tak bisa mengembangkan kreativitas jurnalistik sebagaimana yang kupahami, aku kemudian membuat Bulletin Balance. Logo Balance dicetak balok dari timah putih, masih tradisional. Slogan dibawah kopnya tertulis : Anti NKK/BKK. Semula keberadaan buletin ini tak digubris mahasiswa, apalagi kalangan pejabat teras kampus.

Perlahan tapi pasti eksistensi buletin Balance kian diperhitungkan. Isinya “satu warna” : selalu menyajikan kecongkakan penguasa orde baru, anti militerisasi (dwi fungsi ABRI), bau KKN pejabat kampus termasuk perilaku cuek sebagian mahasiswa terhadap masa depan bangsa. Pokoknya tak kenal kompromi: “keras, liar dan nakal”. Tak ayal pengalaman kak Amran ini membawa saya kepada nostalgia membangun tabloid “Channel 9” Fakultas Teknik Unhas tahun 1991 yang memiliki tema nyaris serupa dengan Buletin Balance . Saya ingat betul bersama teman-teman Fakultas Teknik yang juga masih terlibat aktif di SKK ‘identitas” ketika itu seperti M.Sapri Pamulu, Nasrun.A.Samaun, dan lain-lain, kami membangun tabloid mahasiswa”Channel 9″ dengan tema “Media Terpandang Meraih Bintang” menyajikan berita-berita seputar kampus serta artikel radikal & kontraversial yang berseberangan dengan pemerintahan orde baru.

Yang menarik dari penerbitan buletin Balance adalah mantan rektor Unhas alm.Prof.DR.Ahmad Amiruddin, pada pertengahan periode pertama jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, memberikan apresiasi kepada Buletin ini yang menjaga konsistensi independensinya. Menurut beliau, Pemimpin Redaksi Buletin Balance tak pernah meminta sesuatu, apalagi “bereaksi”lantaran tidak dipenuhi permintaannya kemudian melancarkan kritik.

BPG tak hanya menerbitkan buletin namun juga kerap menyelenggarakan diskusi panel dan seminar nasional yang keras melawan rezim orde baru, termasuk menerbitkan kumpulan puisi dimana empat diantaranya karya kak Amran yakni: Sajak buat Suharti, Petisi kepada Tuhan, Maut dan Sosok itu. Rupanya tak hanya Buletin Balance, Wakil Ketua Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) Sulawesi Selatan (1982-1984) ini  juga menggagas lahirnya Buletin Masapeka (Mahasiswa Sarjana Pencinta Kantin) pada 1984-1985 serta Buletin Biara Romoromo sebagai manifestasi perlawanan atas kekakuan ritme DKM (Dewan Kesenian Makassar). Kak Amran kian “garang” memperlihatkan “sepak terjang”-nya pada rentetan peristiwa yang diuraikan pada bab berikutnya. Pembekuan Dewan Mahasiswa (Dema) oleh Penguasa Orde Baru melalui Pangkopkamtib Sudomo berdasarkan SKEP/02/KOPKAM/I/1978 diikuti dengan kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) /BKK di seluruh perguruan tinggi tak ayal membangkitkan pergolakan mahasiswa dimana-mana. Termasuk di Unhas. NKK dianggap sebagai alat untuk melumpuhkan kegiatan politik praktis mahasiswa dan menjadi kekuatan oposisi dalam sistem kekuasaan orde baru. Dema (Dewan Mahasiswa) merupakan kutub kekuatan mahasiswa dalam pergerakan terstruktur dan bersifat masif sehingga berperan besar mengkritik Pemerintahan otoriter Soeharto. Dema dibubarkan dam diganti dengan organisasi kemahasiswaan yang berorientasi kegiatan akademik dengan dalih melahirkan intelektual berbobot. Kak Amran terlibat dalam arus protes tersebut salah satunya menolak keras kedatangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Daoed Joesoef pada tahun 1979. Seperti diungkapkan dalam tulisan kak Dahlan Abubakar berjudul”membakar idealisme mahasiswa” 21 Oktober 2014:

Saya sering meliput aksi Amran sebagai seorang aktivis pergerakan mahasiswa. Yang paling fenomenal bagi saya adalah ketika Amran harus memindahkan lokasi aksinya ke kampus IKIP Ujung Pandang (kini Universitas Negeri Makassar), karena tidak diberi ruang melakukannya di Kampus Unhas Baraya. Waktu itu, aksi berlangsung di lapangan upacara di depan Gedung Rektorat IKIP Ujung Pandang (kini gedung Pasca Sarjana UNM). Hari itu, Amran bersama teman-temannya dari IKIP Ujung Pandang beraksi menandai terjadinya “pembunuhan”terhadap idealisme mahasiswa, sehingga harus ada aksi pemakaman idealisme mahasiswa. Mereka melakukan aksi teatrikal dengan membawa “keranda” sekitar 1,5 m yang dibungkus dengan kain putih. Benda itu kemudian dibakar, tepat di dekat tiang bendera lapangan upacara kampus barat IKIP Ujung Pandang tanpa ada yang mencegahnya.

Akibat aksi tersebut, Menteri Daoed Joesoef batal mengunjungi kampus Unhas dan segera meninggalkan Makassar. Gelombang aksi mahasiswa di Unhas terus berlanjut menolak penerapan NKK/BKK. Penolakan Dwi Fungsi ABRI juga menjadi salah satu agenda aksi mahasiswa kala itu. Salah satu peristiwa yang cukup fenomenal adalah peristiwa Toko La tahun 1980. Saya sempat mendengar cerita soal pengganyangan sejumlah toko Cina, namun tidak terlalu jelas, samar-samar dan menjadi misteri tersendiri. Buku DDLK menguak tabirnya dengan kisah yang dituturkan langsung oleh kak Amran sebagai saksi hidup kejadian tersebut. Peristiwa Toko La diungkap dalam satu bab tersendiri. Toko La merupakan toko tua milik non pribumi keturunan Cina, letaknya di Jalan Sungai Celendu, ujung utara Jalan Gunung Merapi, Makassar. Hari Kamis,10 April 1980, sebuah kabar memilukan tiba di wisma HMI Botlem. Beritanya, pemilik toko La memerkosa pembantunya bernama Suharti bahkan dikabarkan dibunuh. Mahasiswa yang mangkal disana serentak marah. Tumpukan kekesalan semakin membara pada penguasa yang memberikan keleluasaan bisnis yang berlebihan pada non pribumi keturunan Cina. Alhasil malam Jum’at itu suasana disekitar toko La begitu mencekam. Ratusan orang berkumpul di depan toko La mengutuk kejadian pilu yang menimpa Suharti.

Makassar akhirnya bergolak keesokan harinya,11 April 1980. Pengganyangan toko Cina bergemuruh dimana-mana. Kerusuhan pun meledak dahsyat. Begitu detail kak Amran menceritakan peristiwa yang terjadi 35 tahun silam itu, bahkan di Jakarta Laksamana Sudomo selaku Panglima Kopkamtib menyatakan diberlakukannya jam malam di Makassar. Kak Amran–yang pada era Reformasi sebagai Pembantu Rektor III Unhas mengawal mahasiswanya ke DPR RI membawa konsep reformasi, bertajuk”Pekik dari seberang Lautan yang Terjarah” ini– kembali merasakan sel tahanan ketika intel Laksusda/Pangkopkamtib Kodam VII Hasanuddin menangkapnya dengan tuduhan sebagai pelaku di balik kerusuhan  pengganyangan toko Cina 10-11 April 1980, di warung kopi A Ling (Toko Aroma) di jejeran toko pinggir jalan Masjid Raya.

Menarik disimak bagaimana romantika mantan Pembantu Rektor III Universitas Hasanuddin era Reformasi (1998-2001) ini “kucing-kucingan” dengan intel, tidak hanya di Makassar bahkan hingga ke Jakarta pada saat menghadiri kongres Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) di Gelanggang Mahasiswa Kuningan. Yang cukup menegangkan adalah cerita ketika pulang dari kongres IPMI, Kak Amran yang juga mantan Pembantu Dekan III FKM Unhas (1995-1997) tersebut, menumpang kapal Tampomas II ternyata sudah “ditunggu” oleh intel dan aparat Komando Distrik Militer (Kodim) di Pelabuhan Sukarno Hatta Makassar. Beliau berhasil lolos dari intaian intel dengan melompat ke bibir dermaga dimana KM Tampomas berlabuh. Cerita terus berlanjut hingga penyerbuan Kampus Unhas Baraya menjelang Pemilu DPR & DPRD 1982 yang menorehkan sejarah kelam dalam perjalanan kampus merah ini..

Romantika perjalanan hidup kak Amran Razak di buku DDLK ini tak hanya mengungkapkan jati diri sang penulis sebagai seorang demonstran yang militan, tak kenal takut dan idealis namun juga menyibak rangkaian sejarah pergerakan mahasiswa di era akhir 80-an, langsung dari perspektif sang pelaku sendiri. Tak salah bila dalam prolognya, kak Alwy Rachman menyebutkan : Amran Razak adalah sosok yang hadir di momen-momen kritikal, di antara dunia kekuasaan dan dunia kampus, di antara idealisme Mahasiswa Universitas Hasanuddin dan kekuasaan Orde baru. Disana sini pengalaman kritikal Amran Razak tergambar “binal” dan “banal”. Binal karena memang pengalaman Amran Razak penuh kejutan dan Banal karena aksinya sering tak terduga. Ya, buku DDLK ini adalah cermin sang penulis yang mengartikulasikan pengalaman berkesan dalam hidupnya secara jujur, terbuka dan tanpa basa-basi.

Racikan narasi yang jenaka, serius, sedih dan satire berpadu begitu harmonis. Saya bagaikan diajak kak Amran, mantan staf ahli Menteri Pemuda & Olahraga (2010-2013) ini, naik Roller Coaster merasakan turun naik, terjal landai dinamika kehidupan beliau di buku DDLK yang berlalu dengan ritme cepat, begitu menegangkan namun meriah dan penuh warna. Saya terasa hanyut dalam suasana membara dan mencekam pada penyerangan Kampus Baraya Unhas yang dikenal sebagai Serda Turil (Serangan 27 April), kegalauan ketika sempat tak lulus dalam seleksi dosen Unhas, ketegangan saat “ngumpet” dari kejaran intel laksus di rumah ibu Mubha Kahar Muang, kesedihan saat ditinggal ibunda tercinta untuk selama-lamanya hingga semarak riuh lorong kambing 108. Buku ini tak sekedar sebuah catatan kehidupan sosok si “anak kepala angin dari Makassar” tapi sebuah rangkaian utuh nan apik puzzle sejarah pergerakan mahasiswa Makassar dan kontraversi yang menyertainya.

 

https://indonesiana.tempo.co/read/31042/2015/02/06/Resensi-Buku:-Demonstran-Dari-Lorong-Kambing

 

 

Sarjana kedokteran berkacamata sedikit tebal itu, tiba-tiba dengan sengaja mengisi WA-ku dengan mengawali salam dan permohonan maaf.

“Minta maaf kak, belum saya antarkan kaos Brisbane – Aussie pesanannya. Saya masih di Jakarta mengedit buku/concensus report “The Sciences for Indonesia’s Bioversity”.

“Akhir pekan depan, insya Allah saya antarkanki”, lanjutnya.

“Siaaap dinda”, balasku.

“Saya sudah baca diskusi buku 98-99 di Tribun Timur”.

“Mantap kanda”, pujinya – memakai simbol jempol.

Aku kemudian mengupload berita berita koran Kompas berjudul “Tiga Warga Meninggal Kelaparan di Maluku”.

“Waduuh, terjadi lagi rawan pangan”, tanggapnya

Aku mengupload lagi,  gambar 3 profesor  kesehatan masyarakat  (kesmas) ternama di Indonesia yang memilih bercaleg di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Maklum ketiga profesor tersebut,  suhu dan senior ‘dekat’ku.  Lalu aku menimpali ;

“mungkin ini alasan senior-senior kita bercaleg ria”.

Phd dari  Melbourne University – Australia ini menulis :

“Bagus juga kalau para senior dari kalangan profesional masuk politik. Ini lagi mengawal RUU Sisnas Iptek yang rancangannya kacau sekali khususnya mengenai kolaborasi internasional untuk riset. Di birokrasi lumayan banyak yang  ngerti tapi di parlemen….wadduuh ! sedikit sekali yang mau lihat data dengan teliti.”

“Mestinya sebaya ta ndi, yang masuk arena ?”, bujukku.

“Masalahnya yang sebayaku di parpol dan parlemen banyakan retorika ji kanda. Baru sebagian besar tak punya skill profesional. Di parpol dan parlemen jadi predator. Di birokrasi lumayan banyak anak muda terdidik baik dan profesional dan bisa lihat data. Di parlemen sedikit sekali yang begitu.” tukasnya.

“PSI kelihatannya cukup banyak potensil tapi belum teruji apakah bisa dapat suara signifikan?”. timbangnya.

Dosen FKM Unhas ini, tahun 2017-2018 mendapat Asia Leadership Fellow Program di Jepang. Tahun depan insya Allah akan mengikuti jejak Prof. Nurholis Madjid (Cak Nur) mengikuti Eisenhower Fellowship (American Fellowship). Cak Nur orang pertama yang menikmati American Fellowship ini.

***

“Jangan ki dulu kasih tau kak Taslim !”, pinta Cawi ketika sedang asyiek mengikuti tes calon KPPU. Cawi akhirnya terpilih sebagai anggota KPPU, bahkan kemudian terpilih lagi sebagai Ketuanya hingga mengakhiri periodenya. Cawi kini Komisaris Utama (Komut) PTPN 6 Sumatera.

Cawi dan SKed itu, keduanya diakui Arshanty (Ketua SEMA FH ’98) sebagai konseptor ulung menggagas buku pemikiran mahasiswa SOLID Unhas bertajuk “Pekik Dari Seberang Lautan Yang Terjarah”. Konsep mendasar tentang Otonomi Daerah berbasis provinsi (tak seperti saat ini setiap hari bupati/walikota jadi santapan OTT KPK).

***

Saat gerak jalan IKA Unhas di GBK, Eka Sastra (anggota DPR RI dapil  Bogor dan Cianjur) berbisik padaku :  “Saya masih mahasiswa baru saat itu, tapi saya terlibat total dalam setiap aksi reformasi mahasiswa SOLID Unhas”.

Lulu dan Boge, maba hukum dan ekonomi –  barisan ’98 paling belakang  yang ditaruh di depan saat orasi pendudukan Bandara Hasanuddin – Mandai, keduanya memilih jadi dosen, kini strata tiga.

Salah seorang usulan calon WD 3 FKM Unhas  bernama Yahya Thamrin, PhD jebolan University of Adelaide – Australia  hampir 3 tahun yang lalu. Yahya adalah Ketua SEMA FKM kala reformasi bergulir.

***

Siang ini, di WAG Alumni Unhas koordinator meja  (koordinator BEM se-Unhas termasuk Politeknik) SOLID ’98 Unhas saat reformasi, Aryanto Karma Wisesa mencoba memahami pikiran seorang seniornya.

“Maaf kakak  petta, pertanyaan tentang tokoh mahasiswa 98 adalah pertanyaan dari dulu. Kami tidak menanggapinya bukan berarti kami tidak peduli, tapi kami berkonsentrasi pada arah gerakan yang cepat pada waktu itu. Dan bagi kami tidak adanya penyebutan nama tokoh bukan karena kesepakatan melainkan adanya pembagian tugas masing-masing serta bagi kami tokoh adalah panutan yang di nisbahkan pada seseorang, biarlah waktu yang akan menjawabnya.”

Sesaat yang lalu, aku mengirim buku 98-99 pada Yansi via jasa ‘go send’ ke kantornya, juga berencana mengirim buku pada kakak petta, berharap bisa membacanya dengan tenang dan hikmat agar bisa ‘memahami’ di mana dan ke mana SOLID Unhas kini, pasca 20 tahun reformasi bergulir.

 

BuKit BAruga___________, sianghari 29/08/2018

 

 Petapa memiliki ‘ roh’ tak kunjung mati,

Petapa s’lalu terjaga,  tak pernah tidur.

Terpanggil ketika petaka mengancam bumi. 

Gundah gulana menyelimuti hati Sang Petapa, tak lama lagi Pemilihan Gubernur (Pilgub)/Wakil Gubernur (Wagub) Langsung periode 2007-2013 akan menggelinding di Sulawesi Selatan (Sulsel). Tugasnya mengantar demokrasi Indonesia, ternyata belum tuntas.

Senandung demokrasi Pilgub/Wagub Sulsel ‘bisa jadi lain’, bakal bernada sumbang, gusar sang petapa.  Jika saja, sejak awal bergulirnya agenda Pilgub/Wagub Sulsel berjejeran kandidat nan pantas merentang tantangan bakal calon di Pilgub/Wagub Sulsel, mungkin hatinya tak begitu gundah gulana.

Pemilihan Gubernur (Pilgub)/Wakil Gubernur (Wagub) Langsung masih merupakan wahana politik baru, apalagi di tingkat daerah dengan kedekatan kesamaan atau perbedaan latar budaya, suku dan keyakinan bisa rentan konflik horizontal.

Pola rekrutmen dan legitimasi anggota KPUD merupakan ujian tersendiri untuk menegakkan kewibawaan, keterampilan memimpin dan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan konsisten. Keraguan KPUD dalam bersikap akan berbuah kecurigaan, ketegangan, dan menimbulkan dugaan bias.

Petapa faham, sikap terdidik seorang petapa dalam menebar ilmu adalah ‘netral’. Ia sekonyong mengabaikan hal itu, menganggap sikap netral dalam menata demokratisasi melalui Pilgub/Wagub di Sulsel, bakal menjadi proses pembiaran, bukan proses pendewasaan berdemokrasi sesuai amanat reformasi. Pilgub/Wagub Sulsel harus dikawal.

Kegelisahan zahid – sang petapa, ternyata dirasakan pula petapa-petapa lain. Mereka ke luar dari pertapaannya, bergabung dalam serikat-pemerdekaan, menjaga harmoni demokratisasi di Sulsel.

Jejaring petapa teruji masa, menggumpal pada kesamaan jeritan intelektual dan kelembagaan kaum zahid.

Risau mencuat, lantaran prediksi politikal – hanya dua pasangan kandidat ke arena Pilgub/Wagub Sulsel akan menabur ‘perang terbuka’.

Entah bagaimana ihwalnya, muncul pasangan kandidat ketiga AZIS-MUBYL. Azis memiliki tim pejuang berbasis KPPSI yang solid. Apalagi Azis dan Mubyl keduanya ‘dedengkot HMI’. Azis mantan Ketua Umum HMI Cabang Makassar dan Mubyl sedang menjabat Ketua Korps Alumni HMI (KAHMI) Wilayah Sulawesi Selatan, pengusaha sukses. Bagi para petapa, kehadiran AZIS-MUBYL adalah ‘doa yang terkabulkan’.

***

Pemilukada seringkali menjadi persaingan pribadi memperebutkan kekuasaan di daerah yang bisa sangat emosional, dan apabila tidak diawasi dengan ketat, bisa berujung pada kekerasan bahkan bisa mengarah pada pertumpahan darah. Isu kesukuan sangat sensitif di wilayah pemilihan Sulawesi Selatan. Konfrontasi tak terelakkan, jika para pecinta dan penjaga demokrasi tak waspada sejak dini. Kemacaten politik akan menyumbat ruang-ruang dialogis kemanusiaan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel menampilkan tiga pasangan calon; Pertama : ASMARA, pasangan ini terdiri atas Amin Syam (gubernur incumbent, Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan) – Mansyur Ramli (rektor Universitas Muslim Indonesia). Diusung Partai Golkar, PD, PKS. Kedua :  SAYANG, pasangan ini terdiri atas Syahrul Yasin Limpo (wagub incumbent,  kader Partai Golkar) – Agus Arifin Nu’mang (ketua DPRD Sulsel, sekretaris DPD Partai Golkar Sulsel). Diusung koalisi PDIP, PAN, PDK dan PDS.  Ketiga : AZIZ-MUBYL, pasangan ini terdiri atas Aziz Kahar Muzakkar (anggota DPD) – Mubyl Handaling. Diusung PPP dan PBB.

Gubernur Tamalanrea

Kemenangan Azis-Mubyl sudah terduga, tercatat meraih suara dominan di perdos Unhas Tamalanrea.  Fenomena yang sama terjadi pula di perdos Unhas Baraya dan Jalan Sunu.

Kemenangan istimewa di Kecamatan Manggala terutama di perumahan pegawai dan dosen Unhas, pasangan Azis-Mubyl mendominasi perolehan suara di kecamatan ini dengan jumlah 29.709 suara disusul Syahrul-Agus sebanyak 14.509 suara dan Amin-Mansyur dengan peroleh suara 10.440 suara.

Para petapa di Tamalanrea itu, tak bisa menyembunyikan rasa sukanya. Mereka bilang telah memiliki Gubernur pilihannya, “Gubernur Tamalanrea” – Azis Kahar Muzakkar.

Hasil pilkada telah ditetapkan KPUD Sulsel pada 16 Nopember 2007, dengan komposisi perolehan suara:  SAYANG, dengan 1.432.572 suara (39,53 %), unggul tipis  25.689 suara (0,77 %). ASMARA, dengan 1.404.910 suara (38,76 %), sedangkan AZIZ – MUBYL, dengan 786.792 suara (21,71 %).

Sekali lagi, berkat dari kehadiran AZIS-MUBYL bagi para petapa dengan  proporsi suara 21,71 % memberi kemaknaan ‘penyejuk’ pilgub/wagub Sulsel 2007-2013, menihilkan pemenang dominan.

Ada kekhawatiran, pilkada ulang di empat kabupaten ini akan mengubah hasil pilkada yang ditetapkan KPU Sulsel (punya wilayah 23 kabupaten/kota).

Hasil pilkada Sulsel di empat kabupaten tersebut, pasangan SAYANG unggul 120.861 suara dibandingkan pasangan ASMARA. Rinciannya adalah  ASMARA di Kabupaten Tana Toraja 33.827 suara, Gowa 46.880 suara, Bantaeng 28.824, dan Kabupaten Bone 255.801 suara.  Jumlah 365.332 suara [38,23 %].

Pasangan SAYANG di Kabupaten Tana Toraja 138204 suara, Gowa 266.025 suara, dan Bantaeng 43.311 suara, dan Kabupaten Bone 38.653 suara. Jumlah 486.193 suara [50,87 %]. Sedangkan pasangan AZIZ-MUBYL di Kabupaten Tana Toraja 9.247 suara, Gowa 25.803 suara, Bantaeng 14.169 suara, dan Kabupaten Bone 54.957 suara. Jumlah 104.176 suara [10,90 %].

Pilkada Sulsel 2007 sempat menjadi polemik, pasca kemenangan Sayang. Pasangan Asmara mengajukan Gugatan ke MA, dimana MA kemudian memutuskan  untuk  dilakukan pilkada ulang di empat kabupaten, yakni di Bone, Gowa, Tana Toraja dan Bantaeng.  Pihak KPU Sulsel mengajukan peninjauan kembali (PK). Sempat terjadi aksi massa pula menolak putusan MA ini, dan pada akhirnya pasangan Sayang (Syahrul dan Agus) dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel periode 2007 – 2013.

Kesenangan bukan Kemenangan

AZIS-MUBYL = kalah, seperti halnya AZIS-MUBYL = menang ?. “Nggak ngaruh” meniru ucapan Bachrianto pada suatu malam di Warkop Phoenam Kemenangan bukan tujuan utama para petapa. Mereka hanya ingin menikmati KESENANGAN, melewati masa kritis Pilgub/Wagub di Sulawesi Selatan.

Lalu ….., para petapa kembali seperti sediakala — bertapa sungsang di pohon kehidupan nan sunyi di belantara Tamalanrea.

 

Suatu pagi, ketika menelusuri pintu I kampus Unhas Tamalanrea, si sulung berkata (sambil nyetir mobilnya):

“Papi, kenapa kita tidak seperti teman2 ta’…. mereka makmur padahal sama2 jaki merambah di ketinggian yg sama?

Bram menjawab pertanyaan Si Sulung  sekenanya

“Itulah kelemahan papimu …. tak cakap bergaul petinggi.

***

Suatu hari yg lain, Si Bungsu bertanya pula;

“Papi …. bisa ji itu, Profesor tapi pebisnis juga?”

Bram cuma tersenyum memandangi Si Bungsu, lalu mengelus perlahan kepala Si Bungsu.

Health is not free, someone must pay.

(Bodenheimer & Grumbach, 2002)

Fajar,  4 Agustus  2008.

Hasrullah, menulis prosesi pengukuhan guru besar Amran, di Harian Fajar pada kolom PODIUM asuhannya yang diberi judul “La Kekomae !” – ‘mau ke mana’  program kesehatan gratis :  

Orasi Amran di ruang sakral Senat Universitas, terasa “gemuruh dan bergetar” bagaikan sebuah orkestra yang membawakan lagu jeritan hati rakyat yang bertemakan kesehatan gratis.

Alunan orasi guru besar biasanya dibacakan berdasarkan teks pengukuhan, namun kali ini pidatonya cenderung tak membaca bagaikan guru atau dosen memaparkan bahan kuliah secara vulgar, nyeletik, dan menohok. Apalagi tema pidatonya : Kesehatan Gratis Sebagai Komoditi Politik : Suatu Tinjauan Prospektif Pembiayaan Kesehatan.

Rapat Senat Terbuka yang dipimpin langsung Rektor/Ketua Senat Unhas Prof.Dr.dr.Idrus A.Paturusi, SpB dengan sejumlah guru besar tak terkecuali hadir pula Prof. Amiruddin, Prof. Basri Hasanuddin, dan Prof.Halide menjadikan suasana sidang bernuasa sakral akademik. Suasana yang penuh hikmah itu, tak menyebabkan seorang yang bernama Amran si-“Anak Lorong” membuat nyalinya ciut. Bahkan pidatonya yang dianggap “nakal” karena menyindir program gubernurnya dan sejumlah kandidat pilkada di Indonesia.

Kepiawaannya tak hanya sampai di situ, Guru Besar yang pernah berstatus guru SMA  di Makassar, paparan analisisnya diungkap dalam teks pengukuhannya bahwa kesehatan gratis secara teoritis menawarkan jasa layanan yang bersifat “inferior” (murahan dan mutunya rendah) pada segmentasi masyarakat belum tercakup jaminan kesehatan yang merupakan sektor informal (bukan kategori miskin/hampir miskin). Berdasarkan paparan tersebut, sang guru besar FKM-Unhas menawarkan apologi : “bertaubatlah”. Perkataan “bertaubatlah” yang ditujukan kepada tokoh penyebar janji kampanye kesehatan gratis, menggema di dalam ruang senat kembali membuat gemuruh audience, tertawa lepas melihat sosoknya ‘nyeletuk’ dengan kata-kata ‘nakal’ yang kritis itu.

Itulah Amran, bawaan demonstran kampus awal dekade 80-an dalam penerimaan Guru Besar; nakal, nyeletuk, berapologi, objektif, dan dinamis. Yang pasti, teks pidatonya menjadi peringatan dini kepada gubernur/bupati mengusung janji kesehatan gratis agar ‘waspada’ menebar janji tak hanya mengejar birahi kekuasaan, namun perlu melihat secara perspektif holistik bahwa kesehatan gratis meliputi masalah kelembagaan, sumber dana,  aspek legal, aspek teknis dan kesinambungan. 

La Kekomae kesehatan gratis  !?!.

***

Gesekan pengaturan Asuransi Kesehatan di Indonesia berkepanjangan, walau Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah ada, bersamaan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah. Kedua produk Undang-Undang ini seakan saling bergesek, setidaknya jalan sendiri.  Mendorong munculnya program kesehatan gratis.

Kesehatan gratis jadi trend baru jualan politik. Meski dipasca kampanye – saat rakyat menangih janji kemenangan, kesehatan gratis yang disodorkan ternyata sebatas jaminan pengobatan secara ‘terbatas’ berupa pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan rujukan ke Rumah Sakit  Umum Daerah (RSUD) plus Rawat Inap di Kelas III. Padahal, selama masa kampanye (lihat : iklan di berbagai TV swasta nasional dan sajian program unggulan) para kandidat Gubernur/Wakil Gubernur dari berbagai provinsi seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Kalimantan Timur menyusul Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali,  Nusa Tenggara Barat, dan Maluku serta Jawa Timur sepertinya tak pernah mengutarakan klasifikasi paket layanan yang ditawarkan. Layaknya, asuransi mobil “all risk”. Mereka mengumbar janji “KESEHATAN GRATIS” yang bisa diartikan sebagai pemberian layanan kesehatan secara cuma-cuma (bahasa Melayu; percuma). Tak heran, jika terbangun persepsi masyarakat tentang “kesehatan gratis” sebagai pemberian layanan kesehatan tanpa “embel-embel” dan “seutuhnya”.

Selama ini, praktek layanan kesehatan gratis di tingkat kabupaten/kota ‘relatif’ bisa dilaksanakan dengan berbagai kebijakan daerah, karena cakupan penduduk dan wilayahnya relatif kecil, hampir tak ada pesaing dari RSUD setempat. Namun, pada tingkat provinsi di Indonesia belum pernah dilakukan sebelumnya. Karenanya, bisa ‘menyesatkan’ jika ingin membandingkan keberhasilan program kesehatan di kabupaten/kota,lalu      menerapkan best pratice kabupaten/kota tersebut di tingkat provinsi yang memiliki cakupan lebih luas dan kompleks dengan preferensi pelayanan kesehatan yang amat beragam.

Disisi lain, tawaran proporsi pendanaan provinsi vs. kabupaten/kota seperti Provinsi Sulawesi Selatan, akan menjadi masalah tersendiri terutama pada kabupaten/kota yang telah menerapkan pelayanan kesehatan gratis dalam berbagai bentuk implementasinya seperti JAMinan KESehatan DAerah (jamkesda) di Kabupaten Sinjai, paket bebas berobat di puskesmas di kota Makassar, pemberian insentif tenaga kesehatan dan peningkatan dana operasional di Kabupaten Pangkep. Hal ini, dapat mempengaruhi keseragaman proporsi dana bantuan kesehatan gratis antara provinsi vs. kabupaten/kota. Tawaran proposi pendanaan sebesar 40 : 60 antara Pemprov. Sulawesi Selatan dengan pemkab/pemkot, bisa menjadi polemik. Masalahnya, bisa tumpang-tindih pembiayaannya karena sumber dananya sama – APBD.

Data segmentasi tersisa warga yang belum ‘terlindungi’ atau belum mendapatkan jaminan kesehatan melalui Askeskin/Jamkesmas, Askessos & komersial, Jamsostek, JPKM,hanya sektor informal mampu (bukan kategori miskin/hampir miskin)  yang selama ini lebih suka menggunakan Fee For Service (FFS) melalui mekanisme pembayaran langsung (out of pocket money) mengutamakan kualitas layanan. Mereka tak tertarik jasa layanan kesehatan “inferior” (murahan dan mutunya rendah). Lantas, program unggulan “kesehatan gratis” untuk siapa ?.

Dalam konteks inilah studi prospektif pembiayaan kesehatan menjadi penting artinya untuk menjelaskan fenomena pembiayaan kesehatan yang bakal terjadi; Apabila bantuan dana program kesehatan gratis dilanjutkan bisa menimbulkan inefisiensi alokasi; Kemungkinan adanya surplus pengelolaan karena dana bantuan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat; Menafikan prinsip equity egaliter, di mana keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan hak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya (you get what you need) tetapi juga kewajiban membayar sesuai dengan kemampuan ekonominya; Berpotensi KKN karena mekanisme pengelolaan belum jelas (sumber pendanaan,  sistem klaim,  pembayaran langsung  dan pengawasan).  Di sisi lain, bisa kontra produktif karena menjadi “bulan-bulanan” aparat pemeriksa keuangan negara.

 ***

Berbagai fenomena menuju kepesertaan semesta (universal coverage) menurut Thabrany; Secara filosofis amanat Undang-Undang belum ada pemahaman yang seragam. Pemerintah Daerah (Pemda) bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan yang layak. Fasilitas fisik ?; “Apa yang miskin saja ?”. Terjadi pemahaman yang keliru tentang subsidi yang menyamakannya dengan bantuan. Seperti halnya, kewajiban disamakan dengan bantuan. Prinsip utama sistem kesehatan adalah ‘ekuitas’ dan ‘efisien’. Ekuitas (equity) di mana semua penduduk harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya tanpa melihat kondisi ekonominya.  Efisiensi yang berarti sistem kesehatan memaksimalkan dana sekecil mungkin dengan jaminan/manfaat (benefit) seluas dan sebaik mungkin; Masalah penerapan Pelayanan Kesehatan Nasional (National Health Service) belum mampu mengandalkan pembayaran melalui pajak secara nasional, baru sekitar 4 juta orang memiliki NPWP ditargetkan 10 juta orang. Pemotongan gaji yaitu sebesar 2 % dari gaji pokok belum signifikan; Sektor kesehatan pun belum mendapat proporsi yang layak selama beberapa dekade terakhir, rata-rata 2,5 % dari Product Domestic Bruto (anjuran WHO minimal  5 % atau setara 15 % APBN/APBD). Akhirnya, dana operasional fasilitas kesehatan dibebankan pada rakyat. Rakyat menjadi produsen SADIKIN (SAkit seDIkit jadi MisKIN).

Perkembangan cakupan jaminan kesehatan yang bersifat sukarela selama tiga dekade terakhir sangat lamban, hanya 20,6 % penduduk yang terlindungi oleh jaminan kesehatan (BPS, 2003). Namun sejak diluncurkannya Social Health Insurance (SHI) khususnya Askeskin terjadi lonjakan cakupan yang signifikan yaitu menjadi  40,5 %. Askeskin sendiri menyerap 60 juta masyarakat miskin di Indonesia.  Di Sulawesi Selatan misalnya cakupan jaminan kesehatan selain Askeskin masih sangat rendah hanya sekitar 8,9 % dari 41,5 % penduduk Sulawesi Selatan yang memiliki jaminan kesehatan.[3] Artinya,  masih ada sekitar 4.427.896 (58,5 %)  penduduk Sulawesi Selatan belum tercakup jaminan kesehatan. Cakupan kepesertaan semesta (universal coverage) mengisyaratkan minimal 80 % penduduk sudah tercakup jaminan kesehatan. Berdasarkan pengalaman penerapan kepesertaan semesta (universal coverage) asuransi kesehatan di banyak negara, ternyata  pendekatan askes sosial dengan single payer lebih efisien.

Strategi perluasan cakupan kepesertaan menuju universial coverage (2008 – 2015) mencakup; Iuran penduduk miskin/hampir miskin/sektor informal miskin dibayar oleh pemerintah dan pemda sesuai SJSN; Fokus perluasan pada pegawai swasta yang belum punya jaminan; Sektor informal hampir miskin/mampu bayar iuran dengan atau tanpa bantuan Pemda; Enforcement majikan yang memiliki karyawan mulai 10 orang;  Manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) lebih transparan dan berdasarkan kompetensi;  Majikan yang sudah membeli askes komersial bisa bergabung setiap saat, hal ini dapat menumbuhkan trust dan lebih efisien.

Secara teknis-operasional; Jaminan/paket harus memproteksi kesulitan ekonomi (bukan sekedar gratis berobat di Puskesmas dan perawatan  Kelas III RSUD); Besaran dana/iuran harus menjamin kecukupan dana (adequacy) untuk semua bahan; Dokter dan tenaga kesehatan lainnya harus mendapat imbalan sesuai keahlian dan pengalamannya.

Munculnya berbagai inisiatif pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk melakukan program “kesehatan gratis” merupakan faktor positif.  Meskipun secara politis terkesan tidak sejalan dengan kemajuan pengaturan  di  pusat.  Inisiatif  tersebut   perlu ditunjang  dengan  konsistensi, legalitas dan kemampuan teknis-operasional serta menjaga kebersinambungannya.

Prospektif pembiayaan kesehatan di Indonesia, haruslah memastikan bahwa rakyat terjamin kesehatannya.  Secara bertahap berbagai inisiatif pemerintah daerah perlu penyesuaian menuju sistem Asuransi Kesehatan Nasional (AKN). Jaminan kesehatan melalui AKN akan memberikan; Kepastian membayar iuran relatif kecil dan ringan saat produktif; kepastian mendapatkan pelayanan, seberapa pun harganya; Membentuk kekuatan untuk pengendalian biaya dan kualitas pelayanan kesehatan; mengurangi “birahi-korupsi” dan penyakit mental akibat ketidakpastian.

 ***

Sebelum ia mengucapkan  pidato  pengukuhan,   dirinya  beberapa  menulis  di  media  cetak bernada ironi  dan  balada  –  pelayanan  kesehatan  kaum  miskin,  sebut  saja  ‘Kesehatan Gratis :  Cuma Jasa Inferior;  “Balada  Si Miskin di  Rumah Sakit  Pemerintah” (2008).

Lalu, sesudah pengukuhannya   “Obama dan Jaminan Kesehatan  (2010). Tulisan-tulisan lepasnya disatukan dalam buku; “Politik Kesehatan  Gratis  :  Antara  Janji  dan Kenyataan”  (2010).

Ia memilih di seberang ‘ide’ penguasa. Menyendiri dari hiruk-pikuk birokrat. Menyingkir dari kesenangan,  diusik ‘penggoda’,  serasa di-‘bombe’ satu periode.  Ia siaga menerima ‘petaka para petapa’ – berteman sunyi.

Ia  yakin  (sebagai mahaguru),   ini  bukanlah   ‘pertandingan’   apalagi   ‘peperangan’.

Barangkali,  cuma  secuil  seruan agar  para ‘penggelar’  kesehatan gratis di jagat Indonesia mau   ‘kembali  ke jalan  yang  benar’  –  UU SJSN  menuju  kepesertaan  semesta  (universal coverage).

***

Bogor, 31 Desember 2013

 Akhirnya, orasi guru besarnya terlegitimasi, memperjelas ‘jarak –intelektual’ antara seorang “Professor” dengan seorang ‘Provokator’.

 KOMPAS.com- memberitakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan  meresmikan Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  dan  meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Istana Bogor, Selasa (31/12/2013). 

 BPJS merupakan  implementasi  dari  Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN)  yang mulai diberlakukan 1 Januari 2014. “Besok (hari ini), tanggal 31 Desember, dengan resmi saya akan meluncurkan kebijakan dan program besar ini,” kata Presiden seusai memimpin rapat kabinet terbatas persiapan terakhir BPJS di Istana Bogor, Senin (30/12/2013). 

 Terhitung  sejak  1 Januari 2014,  BPJS Kesehatan mulai  beroperasi untuk  menyelenggarakan JKN.  BPJS Kesehatan merupakan implementasi SJSN, yakni tata cara penyelenggaraan  program   jaminan  sosial  yang   bertujuan  menjamin  seluruh  rakyat  dapat   memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak. 

Keberadaan SJSN diharapkan akan melindungi masyarakat dari risiko ekonomi ketika sakit,  mengalami  kecelakaan kerja,  pada  hari  tua  dan  pensiun,  serta  kematian.  “Program jaminan  sosial  ini  juga  dijamin  Deklarasi  Perserikatan Bangsa  Bangsa  tentang  HAM  dan ditegaskan dalam konvensi ILO,” dalam siaran pers yang dirilis, Selasa.

Sementara pada  tahap kedua,  paling lambat  tanggal 1 Januari 2019, seluruh rakyat Indonesia telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan  kita hadirkan  untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan Sosial   yang   bersifat  nasional  bagi   seluruh  rakyat   Indonesia.  BPJS  Kesehatan   juga  lebih fleksibel dan lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya,” ujar Presiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamalanrea, Makassar :  1990 – 1995  

Bram akhirnya meninggalkan Lorong  108 – gang buntu – markas besar juragan kambing, lokasi petapa Biararomoromo – kampoeng toea Baraya, kecamatan Bontoala, memasuki kawasan bagian utara kota Makassar. Lorong yang berseberangan kampus lama Universitas Hasanuddin berbatas jalan Kandea.

Di lorong itu, Bram melepas masa kecilnya, menikmati masa-masa remaja dan kemahasiswaannya, lingkungan yang amat dibanggakannya.

Kini, Bram bakal kehilangan aroma ‘orang-orang susah’ berkejaran waktu, memikul beban hidup yang tak berkesudahan.

Di lorong itu, Bram dan seperjoangannya menyusun perlawanannya – mengenal kata peduli dan memihak.

Di lorong itu,  Bram mengasah cakrawala intelektualnya, membentuk jati dirinya.

Di lorong itu, lorong pembebasan dirinya.

Bram kini bergeser ke perumahan dosen (perdos) Universitas Hasanuddin (Unhas), Kelurahan Tamalanrea,  sekitar 10 kilometer dari kegenitan kota Makassar.

Keputusannya meninggalkan lorong kambing itu merupakan pilihan amat berat dihati Bram. Ia bagai ‘dirampok’ dalam keramaian kota, rumah warisan orangtuanya di gang-buntu Baraya harus ‘dilego’ agar bisa menyatukan DP perdos di Tamalanrea. Bram memilih hijrah ke pinggiran, mengejar secuil harapan baru — hidup layak !!!.

Di tempatnya yang baru – perdos Tamalanrea, pernah dikeluhkan salah seorang dosen muda sebayanya.  Dosen muda itu masih amat ragu tinggal di situ.

Kata dosen itu;

“Waaduuhhh …. sunyi bos, sepi tak bersenandung, seakan tak ada napas kehidupan”.

Tapi Bram sepertinya tak peduli.

Dari titik keraguan yang ada dalam dirinya, kini berubah jadi secercah harapan baru bagi seorang dosen lajang.

Pada sang teman itu, Bram bertanya lagi;

“Apakah benar di perdos Tamalanrea, ada makhluk hidup ?”, mengulang kekhawatiran Juanda – dosen sebayanya, sesama aktivis mahasiswa mantan  pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya (FIISBUD) 1979/1980.

“Adaaa !!!”……..jawab temannya itu.

“Naaah !!!” …. “Let’s go” – lesanGko gondolo (minggur lu gundul).

Ternyata, sudah ada beberapa dosen menghuni perumahan lama dibagunan awal tahun 1980-an.  Ada pula perumahan lainnya  yang dibangun koperasi pegawai, akhir 1980 – 1990an.

Salah satunya, blok yang ditawarkan pihak koperasi untuknya. Penataan bloknya pun sekenanya, ditentukan para tukang becak dari kampung belakang – Tambasa. Tukang-tukang becak itulah melakukan sosialisasi blok baru perumahan Unhas Tamalanrea, terutama saat memakai jasa tumpangan becak mereka.

“Kalau begitu, kita pindah”, jawab sang teman sedikit optimis.

***

Setahun setelah kepindahannya, kak Anno – seorang senior Bram yang sempat mengetahui kepindahannya, merasa iba dan prihatin pada Bram :

“Gimana kamu ini Dinda, ngaku ‘pejoeang bangsa’, tapi malah tergusur ke pinggiran?”

Senior tersebut merasa sedih, melihat perkembangan perjalanan hidup Bram, tokoh pergerakan mahasiswa dari lorong kambing, melakukan perlawanan sengit, dari tahanan ke tahanan, dicemoh, disisihkan — kini sempurna — terdampar ke pinggiran kota.

Di mata seniornya itu, Bram seperti pewaris riwayat pribumi  tempo ‘doeloe’ yang tergusur dari gemuruh pembangunan kota ke pinggiran nan sepi.  Riwayat perebutan ruang-ruang perkotaan yang kemudian kian dikuasai elit-kota, para pelaku kolusi klasik,  pengusaha ‘ali-baba’. Mereka itulah yang gegap-gempita membangun simbol-simbol kecongkakan kapitalisme – gedung-gedung mewah, perhotelan, jejeran ruko-ruko menerobos badan jalan, menguasai pasar swalayan dan sendi-sendi kehidupan hakiki lainnya. Nasib dan takdir seakan bersamaan menggumuli Bram.

Risau sang senior jadi kenyataan.  Di kampung Tamalanrea,  tempat tinggal Bram yang baru, meskipun penduduknya dihuni banyak pengajar salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia Bagian Timur,  ternyata — para penghuninya — tak mampu menyanyikan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA secara baik dan sempurna.

INDONESIA —- tanah airku.  INDONESIA —- tanahnya Unhas,  air milik PDAM.

Sungguh, suatu potret anak bangsa nan memprihatinkan.

Pilu rasanya !!!

Terbetiklah kisah tanahmerah Tamalanrea :

Bermula dari status pemilikan tanah di perdos Unhas Tamalanrea — ternyata milik kampus – aset negara, cuma bangunan yang mereka miliki, itu pun ditebus dengan cicilan belasan tahun dari sebuah bank swasta.

Jika kemarau panjang merebak, mereka akan mengalami musim kelangkaan air — air bersih malas tersembul dari lapisan bebatuan keras di perut bumi Tamalanrea.

Jangan heran, bila berkendara suatu sore sekitar perdos Tamalanrea itu,  akan berpapasan sebuah mobil mewah tapi bagasinya berhimpit jeringen berisi 20-30 literan air bersih.  Air itu diambil dari kota berasal dari rumah keluarganya di kawasan mentereng.

Para dosen yang memilih hidup [—bahkan matinya] di perdos Tamalanrea, terutama yang telah berkeluarga harus menabung, menguras beberapa bulan gajinya untuk membiayai pengeboran tanah berlapis batu cadas, mencari mata air di ke dalaman lapisan kulit bumi Tamalanrea. Semakin dalam pengoborannya — semakin mahal biayanya, namun tetap tak ada jaminan semburan airnya layak minum.

Di awal pagi menerawan, burung gereja terbang berkejaran,  saat dosen-dosen itu bertemu tak berjanji, ketika mereka jogging di sekitar perumahan atau menyeberang ke area kampus.

Mereka doyang berbagi  ‘derita’ — maksudnya cerita.  Mereka mengangkat topik utama – bagai suatu pertanyaan atau pernyataan penelitian : “sejauhmana kedalaman pipa bor galian air tanah di rumah mereka, agar bisa menyemburkan air dari lapisan bebatuan keras”.

“Saya lihat di rumah bapak, ada pengeboran air”, kata salah seorang dosen yang terlihat lebih senior di antara mereka, berusaha membuka pembicaraan.

“Benar pak, sudah 60 meter dalamnya”.

“Sudah ada airnya, tapi masih berbusa. Jadi saya minta di bor lagi lebih dalam.”, sambut dosen tetangganya itu.

Coba didiamkan beberapa hari lamanya, lalu tilik kembali kejernihannya”, dosen senior itu memberi pertimbangan atas pengalamannya.

“Yah…..yah…”, angguk tipis dosen tersebut mencerna pertimbangan itu.

“Saya cuma 35 meter kedalamannya pak, air sudah jernih, sambung dosen lainnya tersenyum sedikit bangga akan keberhasilannya mengebor air tanah di rumahnya.

Hari-hari saat jedah menunggu semburan air tanah-bebatuan Tamalanrea, terlihat silih berganti mobil pengangkut air bersih komersil menyinggahi konsumen mereka di perdos Tamalanrea. Laris manis tangki air bersih itu, meski kurang jelas darimana sumber airnya.

Begitulah secuil ‘kisah-pagi’ sejumlah penghuni perdos Tamalanrea di masa awal  dekade 90an.  Trending topic-nya ‘krisis air bersih’. Senada ‘Kemarau’ – lagu The Rollies.

Panas nian kemarau ini

Rumput-rumput pun merintih sedih

Resah tak berdaya di terik sang surya

Bagaikan dalam neraka

Curah hujan yang dinanti-nanti

Tiada juga datang menitik

Kering dan gersang menerpa bumi

Yang panas bagai dalam neraka

***

Kisah di lain hari, ketika orang-orang di perdos Unhas Tamalanrea, hendak ke luar rumah mengisi weekend keluarga mereka — ‘rekreasi’ ke pusat kota Makassar yang berjarak sekitar 10 kilometer. Mereka mengisi weekend mereka setelah melewati perkuliahan yang menjemukan.

Jika mereka ditanya mau ke mana ?, mereka sekonyong-konyong menjawab bareng;

“Mau ke kota”,

“Mau masuk kota !”

“Kota ?” ……. terasa miris.

Tamalanrea puluhan tahun silam simbol urban-pinggiran kota Makassar.  Doeloe, tapal batas kota berakhir di sudut barat jembatan Tello. Kini di sisi jembatan itu berdiri sebuah mall bernama Makassar Town Square (M’tos), mengingatkan kita pada Cilandak Town Square (Citos) di kawasan Jakarta Selatan.

Konon Walikota Makassar kala itu, merestui  M’tos Mall dibangun agar bisa ‘menyanggah’ arus penduduk belahan timur Makassar berbelanja masuk kota, meski segmen M’tos berisi kalangan menengah ke bawah berisi keluarga prajurit, PNS muda, dan mahasiswa baru yang berasal dari kampung.

Itulah secuil kisah segerombol intelektual Makassar yang terdesak ke pinggiran.

Kala itu, gaji dosen belum begitu menjanjikan, belum ada tunjangan fungsional, apalagi tunjangan kehormatan. Kesejahteraan, kemakmuran dan tetesan kebahagiaan lainnya masih sebatas dambaan dan impian indah para PNS.

***

Legenda intelektual pinggiran itu, seakan tak habis.  Kisah beberapa dosen senior di kawasan perumahan lama Tamalanrea, karena gaji dan honornya lebih banyak – mereka sudah mampu beli mobil sedan, tetapi mobil-mobil mereka sering diplesetkan sebagai mobil ‘brimob’ – brigade mobil bekas. Ihwalnya, karena mereka lebih banyak di bawah mobil dari pada membawa mobil, artinya baru ratusan meter menuju kampus untuk beri kuliah, ekhhhh …. mobil mereka tiba-tiba berhenti tak mau bunyi apalagi bergerak  alias mogok.  Sang dosen pun terpaksa tiarap, merayap-menyelusup masuk di bawah body mobilnya. Sang dosen kemudian mengamati, memeriksa bagian-bagian yang disinyalir sumber mogok – tidak berfungsi. Lalu, dosen itu pun melakukan kajian ‘analisis-penyebab’ mengapa mobilnya mogok lagi ?. Setelah menggunakan seperangkap perkakas yang tersimpan di bagasi mobilnya, maka tibalah saatnya Sang Dosen itu menarik “kesimpulan sementara”, ternyata :

“Sisa satu yang tidak bunyi, klaksonnya.”

Seketika ia teringat syair lagu lama dari penyanyi kondang Lilis Suryani – dengan hitsnya – Si Jago Mogok.

Si jago mogok namanya kuberikan

Keluar bengkel sebulan masuk lagi

Apaan tuh ………

 Syahdan,  dikisahkan pula tentang seorang dosen senior Fakultas non Fiisbud, acap pagi terlihat ber-becak-ria berangkat dari rumahnya, lalu turun di pintu masuk perdos Unhas Tamalanrea dengan wajah segar – berseri menua, begitulah dilakoninya setiap pagi kala ingin mengajar di kampus.

Sebenarnya, dosen senior itu memiliki dua buah mobil sedan, tapi mobil tersebut lebih sering digunakan anak-anaknya. Suatu pagi, ada sejawat menanyakan padanya;

“Mengapa Bapak membiarkan anaknya bermobil, sedangkan Bapak sendiri dijemput becak, lalu melanjutkan berkendaraan umum (angkot) ‘pete-pete’ masuk kampus ?”.

Dosen senior itu dengan santainya menjawab :

“Mereka itu khan anak dosen – anak profesor”.

“Saya ini,  cuma anak petani”.

***

Kondisi sarana-prasarana perdos Unhas Tamalanrea yang miris, terkadang dijadikan ajang ‘jualan politik’ di setiap Pemilihan Rektor Baru. Sang kandidat ‘ngecap politik’, bila kelak terpilih, akan membangun beberapa titik sumber air, menyediakan bus khusus mengangkut dosen dari perdos – kampus (pp). Lebih menjanjikan lagi di setiap Pemilihan Rektor, tak jarang sering mondar-mandir ‘kaki tangan’ kandidat rektor itu, terlihat sibuk mengukur luas area tanah di lokasi perdos, konon tanahnya akan dibebaskan dan segera disertifikatkan.

Dosen-dosen ‘pemilik suara’ itu ….. tergoda. Mereka pun bersemangat menulisi blanko isian format data luas area tanah kediamannya, tak lupa membubuhi tanda tangan.  Entah untuk keberapa kalinya pendataan itu dilakukan. Meski amat nyata, ukuran kapling setiap dosen tak lebih dari 15 x 20 meter persegi sesuai jatah awal —meski ada pula yang lebih luas tanahnya.

Seakan menorehkan lagi harapan walau terasa kabur, tetapi ‘transaksi’ ini seakan menghibur para penghuni perdos. Saat pemilihan Rektor berlangsung, mereka ke bilik suara. Ampuh …. Si Penjanji bisa terpilih lagi jadi rektor.

Kini saatnya menagih janji, setidaknya memperjelas janji mengenggam harapan memiliki sertifikat tanah perdos Tamalanrea.

Sampai saat ia dan keluarganya meninggalkan perdos Unhas Tamalanrea, janji politik itu makin absurd saja.

Kala senja datang, serangkaian iringan burung gereja berdesis nyanyian sendu, berkejaran ingin bertengger di antara jejeran pepohonan di tepi jalan poros tengah perdos Unhas Tamalanrea setiap sore.

Burung gereja itu bercanda-ria menghabisi senja seakan ingin bermalam di deretan pepohonan itu, tapi ketika magrib bertanda diiringi langgam ayat-ayat suci Al Quran mulai berkumandang dicorong TOA masjid terdekat, burung-burung gereja itu bersamaan terbang menjauh seakan takut di kejar malam.

Malam turun tak bergairah, menebar gelap mengepung Tamalanrea. Cahaya lampu di teras rumah perdos memancarkan kelelahan penghuninya. Malam semakin kelam, tak jauh dari blok jejeran rumah dosen itu, dari bilik seorang mahasiswa penunggu rumah dosennya – (bilik bergorden sarung samarinda, kiriman ibunya dari kampung), terdengar suara merdu Iwan Fals bersama Frenky Sahilatua menyanyikan ‘Orang Pinggiran’ memasuki bait kelima, lantunan nada mereka seakan menikam gelapnya malam.

Orang pinggiran

Didalam lingkaran

Berputar putar

Kembali kepinggiran

 Lagunya nyanyian hati

Tarinya tarian jiwa

Seperti tangis bayi dimalam hari

Sepinya waktu kala sendiri

Sambil berbaring meraih mimpi

Menatap langit langit tak perduli

Sebab esok pagi kembali.

Hari-hari ini

menjelang dies natalis ke-34

aku tamasya melepas rindu

sambil meninjau keadaan

dan merenungkan  masa depan

di kampus Unhas Tamalanrea

(Aku kangen kepadamu, saudaraku, tapi kau tak punya waktu untukku)

Aku menyusuri jalan-jalan kotor

diantara pilar-pilar beton yang pucat

dan mencium bau busuk dari W.C.

Aku menyaksikan sampah bertebaran

proposal-proposal yang penuh disposisi

dan pengumuman-pengumuman yang kacau bahasanya

Aku mendengar huru-hara manusia

di tengah pusaran birokrasi dan administrasi

Beratus-ratus meja berdesakan di kantor pusat

menghadang harapan, gagasan, dan maksud baik

(Aku bersua denganmu, saudaraku, tapi bahasamu amat sukar kupahami)

Aku melewati berpuluh-puluh ruang kuliah

yang temboknya penuh tempelan dan coretan

Aku mendengar instruksi dan dongeng di kelas

diantara teriakan-teriakan usil mahasiswa

Di dalam udara yang dipenuhi slogan dan piano

aku melihat mahasiswa-mahasiswa tanpa kegiatan

dan dosen-dosen yang tidak betah tinggal di kampus

Aku menyaksikan keadaan kacau-kacau,

administrasi yang macet, dan kekosongan batin

Aku bertanya :

Bagaimana mungkin ilmu mekar

bila kita hanya punya gedung-gedung beton,

tetapi tidak memiliki daya kemauan yang dilembagakan ?

Mana mungkin tumbuh pohon ilmu

bila kita hanya mampu menghabiskan dana pinjaman,

tetapi tidak berusaha menumbuhkan tradisi keilmuan ?

(Aku berkumpul denganmu, saudaraku, tapi sikap hidup kita berpisah)

***

       ***

 *Sajak Ridwan Effendy : “Kesaksian 1990” – kumpulan sajak-sajak dari Unhas “NAPAS KAMPUS”, skk.  Identitas, 1994. hal. 102-103. (editor : Anil Hukma)

____________________________________________

La Ride adalah nama panggilan Ridwan Effendy, mahasiswa Fakultas Sastra – jurusan Sastra Indonesia – Universitas Hasanuddin, Makassar (1978). Penghuni utama Biararomoromo di Lorong Kambing 108  jalan Mesjid Raya – Baraya. Wakil Ketua Kelompok Remaja Lingkungan Baraya (LIBARA). Salah seorang penutur dongeng  buku pertama ‘Demonstran Dari Lorong Kambing’ (DDLK).  Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Unhas (1983). Dedengkot Teater Sembilan dan pengurus Dewan Kesenian Makassar (DKM). Pendiri senior Teater Kampus Unhas (TKU) bersama Hasymi Ibrahim. Wartawan muda perintis surat kabar Harian Fajar (1981) bersama seangkatannya Hamid Awaluddin dan Aidir Amin Daud. Dosen senior Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Ridwan meninggal dunia, jumat 18 Oktober 2013, terserang penyakit jantung ketika sedang bercanda sejumlah seniman di Gedung Kesenian – Societet de Harmonie.

RESENSI BUKU

Judul : 98-99 (catatan kemahasiswaan seorang
Pembantu Rektor)
Penulis ; Amran Razak
Penerbit : Pustaka Pranala, Rajawinangun Kotagede,
Yogyakarta.
Halaman : 213 halaman.
Ukuran : 13 cm x 19 cm
Cetakan : Pertama, Mei 2018
Sub bahasan : terdiri 8 bagian
ISBN : 978-602-51786-6-5
Peresensi : Saifuddin al Mughniy

Dimuat : Harian Fajar Minggu, 8 Juli 2018

SATU catatan pendek mengenai buku 98-99 bukan sekedar cerita perjalanan sejarah baik bagi penulisnya maupun pembacanya. Penulisnya adalah sosok yang bersahaja, pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor III di bidang Kemahasiswaan di Universitas Hasanuddin, dedikasinya sebagai seorang akademisi melekat pada segenap aktivitas kemahasiswaan yang dibangunnya. Tak pelak dari sebuah situasi dimana pelahiran sejarah turut mengayuhnya kedalam ritme gerakan mahasiswa yang demikian massif dengan hadirnya SOLID bagi aktivis mahasiswa Unhas dikala itu. Buku ini tak bukan hanya bercerita sepanjang gerakan, tetapi penghargaan terhadap hadirnya buku ini juga terdedikasikan juga kepada para tokoh yang hadir memberi sumbangsih dalam sebuah gerakan mahasiswa.

Pada bagian pertama buku ini, telah menyentakkan nurani kita dengan adanya Prahara mei 1998 adalah satu babakan sejarah bagi bergerak dan munculnya berbagai elemen gerakan mahasiswa seperti SOLID di Unhas yang menjadi barometer meluapnya emosi sosial bagi gerakan mahasiswa yang lainnya. Spirit lapangan Tiananmen yang disebut turut memberi andil yang cukup besar terhadap arus gerakan mahasiswa hingga pendudukan bandara. Aksi ini tentu menjadi heroik dan menjadi berita nasional dan dunia, bahwa gerakan mahasiswa adalah tak sekedar keberanian belaka tetapi lebih pada sebuah konsensus politik nasional ketika negara dilanda krisis moneter hingga pada pembicaraan tentang suksesi kepemimpinan nasional. Sebuah suasana yang tercipta mungkin bisa dibilang sangat “mencekam”, sehingga muncullah nada Esok : hidup atau mati ?.diksi tersebut memberi isyarat bagi kita bahwa sebuah perjuangan butuh pengorbanan, hidup atau mati adalah konsekuensi dari perjuangan itu sendiri. Dan inilah yang merembes pada aksi mahasiswa SOLID Unhas untuk menuntut sebuah perubahan.

Pada bagian kedua dalam buku ini, sebuah kisah yang heroik yang belum pernah sebelumnya dalam agenda gerakan mahasiswa adanya sebuah gerakan pendudukan bandara, tepatnya tanggal 13 November 1998, aksi mahasiswa SOLID Unhas berhasil menduduki bandara Sultan Hasanuddin di Mandai. Aksi ini mengundang perhatian dunia, bahwa Indonesia memeiliki kekuatan civil society dengan asupan kekuatan akademik yang mumpuni. Pendudukan bandara, bukanlah kisah (story) atau sebuah catatan sejarah (history) namun disana ada kesaksian beberapa aktifis seperti Canny Watae, Agus Amri, Lulu, Boge, Aryanto KW, dan Syarkawi Rauf dan beberapa orang lainnya yang secara langsung terlibat dalam aksi gerakan ini. Penyaksian ini adalah (story) yakni kisah yang penuh kejujuran dan dedikasi didalam menjaga marwah almamater dan gerakan mahasiswa.

Dan gerakan ini turut memberi andil terhadap lahirnya Forum Rektor Indonesia (FRI) pada tanggal 7 november 1998 di Ganesha Bandung. Kelahiran FRI adalah begitu momentum, sebab FRI bukan sekedar ajang paguyuban ratusan pimpinan PTN/PTS saat itu, tetapi ada agenda perjuangan bersama mahasiswa demi kemajuan demokrasi di Indonesia. Walau saat ini Forum Rektor seakan melakukan pengingkaran sejarah dengan matinya perjuangan Forum Rektor untuk negeri ini. Buku 98-99, adalah bisa dibilang sebagai bentuk “penyaksian sejarah” baik untuk penulisnya maupun para pelaku yang ada di dalamnya. Budayawan Alwy Rahman menyebutnya sebagai “Eventual” sesuatu yang terjadi hanya sekali dan tidak berulang-ulang, bahkan bisa dibilang bahwa karya ini adalah “moment of truth” yakni kebenaran momentum. Amran Razak, sebagai penulis, sekaligus perekam jejak sejarah, penjaga mahasiswanya dengan bijak dengan nada yang terselip dalam buku ini “tembak dulu diriku, baru kalian bisa menggilas mahasiswaku” dengan kancing baju berhamburan di apron bandara demi melakukan pembelaan terhadap mahasiswa.

Sebagai karya eventual, maka buku ini layak menjadi catatan ingatan sekaligus menjadi referensi bagi keberlangsungan generasi mendatang. Tak mudah mengingat, sebab hanya pelaku yang dapat mengingatnya. Penulisnya tak mengakui dirinya, tetapi sekian banyak orang mengakuinya sebagai pengembala reformis hingga Orde Baru jatuh di 21 Mei 1998 tepatnya 20 tahun yang lalu. Tetapi paling tidak, kisah yang tampil dalam lembaran ini adalah“daya penguat” bahwa peristiwa semacam ini tak akan mungkin terulang kembali. Ditulis dengan apik dengan kejujuran dan kebenaran dari para pelakunya.

Maka, saya sebagai pembaca dari buku tersebut, walau tak merekam secara keseluruhan, tetapi bagi saya buku ini adalah sebuah “pelintasan sejarah” bahwa Reformasi adalah keharusan sejarah bagi generasi di bangsa ini. Tak ada pilihan kecuali perubahan. Sebab ditulis dengan rentetan peristiwa dan pernak-pernik yang menyertainya. Tentunya, Amran Razak sebagai penulis sekaligus perekam jejak sejarah, telah membuat ‘Pusara” bagi dirinya, besok, lusa, atau sampai kapan pun buku ini akan menjadi “peziarah” bagi pembacanya untuk penulisnya. Sebab, kematian penulisnya adalah kelahiran para pembacanya.

Selamat kepada mahaguru Amran Razak, atas dedikasinya melahirkan karya yang monumental ini sebagai catatan kemahasiswaan dalam berbagai agenda gerakan mahasiswa terutama SOLID Unhas di kala itu dan masa yang akan datang.

Makassar, 10 Juni 2018.
Saifuddin al mughniy
(Pendiri Roemah Literasi TITIK KOMA Indonesia)

Kado kecil Ultah 62th Universitas Hasanuddin

 Oleh : Amran Razak

Wikipedia menuliskan ‘hikmat’ atau ‘hikmah’ (wisdom) adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi, yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Seringkali membutuhkan penguasaan reaksi emosional seseorang (passions) supaya prinsip, pertimbangan dan pengetahuan universal dapat menentukan tindakan seseorang.

Hikmat yang mungkin berkaitan dengan lingkup dan cakrawala Universitas Hasanuddin (Unhas) sekadar menggambarkan suatu kejadian atau situasi yang rada sakral penuh hikmat. Situasi bernuansa intelektual menggema di suatu ruang tertutup semisal penerimaaan maba, wisuda sarjana dan dies natalis. Masih adakah hikmat di seantero kampus Unhas diusianya yang  makin menua : 62 tahun ?

***

Setidaknya ada tiga lagu kebesaran pembawa hikmat, sepanjang perjalanan Unhas dalam memacu diri sebagai salah satu perguruan tinggi besar di Indonesia.
Pertama; lagu keramat saat penyambutan mahasiswa baru, Gaudeamus igitur. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus/Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus/Post iucundam iuventutem/Post molestam senectutem/Nos habebit humus nos habebit humus. (Karenanya marilah kita bergembira selagi masih muda, seusai masa muda yang menyenangkan, seusai usia tua yang penuh kesakitan, bumi akan memiliki tubuh kita).
Sungguh hikmat rasanya, saat menyanyikan lagi Guadeamus Igitur, dari semangat siswa menjadi mahasiswa. Menyandang status mahasiswa merupakan suatu kehormatan tersendiri, terpelajar dan terpercaya membawa suara rakyat. Merenda masa depan dengan buku, organisasi dan cinta. Setiap hari menelusuri koridor kampus, mengisi deretan kursi ruang kuliah, antrian di laboratorium dan menelisik isi perpustakaan serta ‘ngisi perut’ di kantin kampus. Ada yang berhasil, ada yang tertunda, ada yang dipinang orang, ada pula yang sekedar nama – pernah mahasiswa alias DO. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.
Kedua; MARS UNHAS. Universitas Hasanuddin/Panjimu kita bawa serta/ Pancangkan di medan bakti/Namamu kita bawa bersama/Membina kejayaan nusa/Indonesia bahagia/Putra-putrimu kini bangkit/Dengan jiwa Hasanuddin/Relakan kami padamu negeri/Izinkan kami bagimu pertiwi/Almamater Universitas Hasanuddin/Karunia Ilahi/Ayam jantan lambang perkasa/Benteng teguh wirabuana/Ke Timur ke Barat satu Utara Selatan Nusantara/Nusa Bhineka Tunggal Ika/Nyiurmu dan padimu/Gelora pantaimu lembah gunungmu/Menjadi tempat mengabdi/Ilmu amal padu mengabdi/Di pagi cerah senja teduh/Putra-putrimu berteguh seia sekata/Tunggal Ika Menjadi pandu-pandu bangsa/Teguh padu bergerak maju/Menuju gerbang ilmu amal/Kita wujudkan bersama.
Syair dan lagu ciptaan dua alumni Fakultas Sastra (Mattulada dan HD Mangemba), telah bergelora membangkitkan kehadiran Unhas sejajar dengan beberapa perguruan tinggi termuka di Indonesia. Alumnus Unhas akan terkesima bila menyimaknya, dan akan mengusik rindu pada almamater.
Ketiga; HYMNE UNHAS. Dengarlah angin laut bertiup pagi hari/Lihatlah pinisi berlayar ke cakrawala/Kokok ayam jantan telah membangunkan kami/Kini kami bangkit menunaikan cita-cita/Adalah benteng-benteng perlambang keteguhan/Ada daun lontar tempat ilmu dituliskan/Ada padi makin berisi makin rendah hati/Kini kami bangkit merampungkan hari depan/Berteguh hati kami memasuki gerbang ilmu/ Berfikir kritis serta analitis selalu/Cinta kami untuk bangsa dan alam Indonesia/ Taqwa kami pada Allah Maha Bijaksana/Universitas Hasanuddin/Sumber mata-air ilmu kami/Tempat latihan amal kami/Universitas Hasanuddin/Terima, terimalah cinta kami.

Dua puluh dua tahun yang lalu, ketika Dies Natalis ke 40 Unhas, Hymne Unhas dikumandangkan pertamakali. Semula Hymne Unhas adalah rangkaian puisi penyair tersohor Taufiq Ismail (penulis sajak Almamater masa angkatan ‘66). Taufiq memberi judul puisinya “Lihatlah Pinisi Berlayar Ke Cakrawala”, lalu dijadikan Hymne Unhas, setelah Piet J.Leiwakabessy memenangkannya melalui lomba cipta lagu nasional.

Tepatlah kiranya kiranya jika Dies Natalis Unhas ke 62  mengambil tema :  “Inovasi Berbasis IPTEKSBUD Di Era Industri 4.0” dalam upaya menjawab masa  disrupsi  dan pemenuhan ketajaman  skill abad 21 (21st Century Skills)

***

Sungguh hikmat, lagu Mars dan Hymne Unhas telah membentang rentangan nada-nada berjaya di masa depan yang harus dilalui Universitas Hasanuddin. Adakah visi dan misi Unhas berpacu dalam hikmat Mars dan Hymne Unhas tersebut ?? Entahlah !!. Selamat Ultah ke 62 Unhasku. Selamat Datang mahasiswa baru ‘2018. Selamat jalan alumni baru . Ada yang masuk – ada yang ke luar di dua gerbang ilmiah – kampus  merah  Tamalanrea.@

___________________________________________ *Dimuat : Tribun Timur (OPINI), 08 Sep’ 2016